KedaiPena.Com – Bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ruhamaben menyatakan Pemerintah harus dapat memberikan sanksi yang tegas dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hal tersebut disampaikan Ruhamaben saat merespon dan melihat tindakan Pemerintah Kota Tangsel yang selama ini belum maksimal dalam menerapkan PSBB guna mencegah penyebaran virus Corona.
Ia mengatakan, langkah pertama pemerintah harus mengetahui titik-titik pandemi itu ada dimana, pasien dalam pengawasan itu ada dimana.
“Hal ini pula memerlukan rapid test maupun swab test secara masif di Kota Tangerang Selatan. Setelah itu semua terpetakan baru langkah-langkahnya akan lebih terukur,” ujar Ruhamaben, kepada KedaiPena.Com, Rabu, (16/8/2020).
“Kedua tentu saja dengan adanya pengetatan PSBB pasti ada dampak secara aktivitas ekonomi. Idealnya kalau kita mau mengetatkan, maka harus ada intensif untuk orang-orang yang sangat terdampak secara ekonomi,” jelas Ruhamaben.
Pendamping dari anak Wapres Siti Nur Azizah ini mencontohkan, insentif tersebut diberikan kepada orang -orang yang jatuh miskin,terkena PHK dan ukm-ukm yang gulung tikar akibat covid-19.
“Jadi menurut saya harus ada program insentif ekonomi bagi yang terdampak,” papar Ruhamaben.
“Ketiga tentunya untuk memaksimalkan PSBB juga harus menggunakan perangkat pemerintahan untuk pengawasan atas tertibnya masyarakat melaksanakan 3M,” menurutnya.
Ruhama menambahkan, berikutnya jadi pemerintah kalau mengeluarkan aturan itu harus ada ketegasan. Kalau ada yang melanggar harus ada sanksi, jangan sampe gak ada sanksi karena aturan akan dicuekin.
“Kemudian pastikan diperbatasan itu ada pemeriksaan supaya tidak ada seliweran orang membawa virus ke Kota Tangsel,” jelasnya.
Ruhamaben menjelaskan, yang terakahir, dana covid-19 itu harus terbuka dan transparan disampaikan ke publik. Baik dana yang tersedia berapa, yang terserap dan penggunaanya.
“Karena situasi saat ini menjelang Pilkada orang semua curiga ke incumbent, karena mereka lah yang paling memungkinkan untuk bisa menyalahgunakan anggaran tersebut. Agar tidak ada suudzon ya dibuka saja,” tandas Ruhamaben.
Laporan: Sulistyawan
