“Pencekalan” Jenderal Gatot: Jangan Anggap AS “Super Power”

ANGGAPAN bahwa Amerika Serikat merupakan sebuah “negara sempurna”, seharusnya sudah perlu kita buang jauh-jauh. Sebab sejatinya anggapan “kesempurnaan” negara inilah yang antara lain menyebabkan, kita seperti terkejut, resah dan bertanya-tanya.

Ada apa kok Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke negara tersebut? Padahal Gatot mau ke Amrik, karena dia diundang. Dan yang mengundangnya, bukan LSM atau lembaga yang tak punya kredibilitas. Pengundang Jenderal Gatot, seorang jenderal yang menjabat Panglima Gabungan Angkatan Bersenjata AS.

Seolah-olah pencekalan pihak Bea Cukai Amerika terhadap Panglima TNI merupakan sinyal bahwa Jenderal Gatot tidak direstui Amerika kalau dia mau mencalonkan diri sebagai Presiden di Pilpres 2019.

Bila anggapan ini kita pelihara, sadar atau tidak sadar, kita sudah membuat kesimpulan beresiko fatal. Seperti menggali lobang kuburan sendiri.

Misalnya suara rakyat yang diberikan di kotak suara pada Pipres 2019, apapun hasilnya, kita anggap percuma. “Gak ngaruh”.

Pilpres 2019 hanya sekedar sebuah formalitas belaka. Sebab yang menentukan adalah calon yang didukung oleh Amerika. Atau kita sudah menyerahkan martabat dan kedaulatan kita kepada Amerika.

Secara hukum, kita tetap sebuah negara merdeka. Tetapi secara faktual kita sudah tidak berdaulat. Telah menjadi bagian, koloni atau protektorat Amerika.

Kalau sudah begitu apa bedanya kita dengan Guam, sebuah negara liliput yang terisolir dari dunia, di tengah Samudra Pasifik?

Ini berarti kita terus termakan dengan asumsi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak, apalagi menyangkut kepemimpinan nasional, hanya bisa jalan bila ada restu dari Washington.

Maka kita pun mengamini anggapan bahwa Jenderal Prabowo Subianto, tidak bisa menjadi Presiden RI, hanya karena Amerika Serikat tidak menyukainya. Oleh sebab itu kalau Prabowo mau mencalonkan diri lagi di Pilpres 2009, Jenderal Kopassus itu harus mencari cara, agar Amerika menyukainya.

Atau sebaliknya kita menerima anggapan, Jenderal SBY bisa menduduki jabatan Presiden RI selama dua periode dikarenakan SBY dukungan Amerika. Apalagi SBY pernah mengaku Amerika merupakan tanah airnya yang kedua.

Oleh sebab itu untuk Pilpres 2019, sebisa mungkin kita cari siapa yang disukai oleh SBY. Sebab SBY merupakan bagian dari lobi AS di Indonesia. Lobinya sangat menentukan. SBY adalah “anak emas” AS di negeri ini.

Dengan asumsi ini, boleh jadi akan banyak yang berpikir, mungkin lebih baik lagi bagi Indonesia kalau Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudoyono (AHY) yang kita dukung jadi capres di Pipres 2019. Sebab AHY bukan hanya putra seorang bekas Presiden yang pro Amerika melainkan bekas militer yang cerdas. Dia merupakan alumni dari lembaga pendidikan Amerika.

Jika ini terjadi, katakanlah AHY terpilih, yang perlu kita kasihani justru AHY. Dia hanya menjadi bahan “cemohan” atau “bully”-an.

Seharusnya, pencekalan terhadap Panglima TNI kita jadikan penyegar ingatan dan pembelajaran.

Pencekalan Gatot mengingatkan bangsa Indonesia, bagaimana seorang Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama RI pernah “dicekal” Amerika. Hanya caranya saja yang berbeda.

Soekarno disuruh menunggu di ruang tamu Gedung Putih, Washington oleh Presiden Dwight Eisenhower. Soekarno yang terbang puluhan ribu kilometer dari Jakarta, diperlakukan oleh protokol Gedung Putih seperti seorang tamu yang datang tanpa diundang. Tanpa undangan tapi mau bertemu dengan Presiden Amerika.

Setelah menunggu sekitar setengah jam, Soekarno memutuskan pulang ke hotel dan sebelum meninggalkan Gedung Putih, Presiden RI masih memarahi protokol Gedung Putih, Kantor Kepresidenan Amerika.

“Apa-apan ini. Kalian yang menetapkan waktu, tetapi kalian yang tidak menepati waktu”, ujar Bung Karno seperti yang dikisahkan Bambang Widjanarko, ajudan Soekarno dalam bukunya “Sewindu Dekat Soekarno”.

Pertemuan dijadwalkan kembali keesokan harinya. Dan saat Presiden Soekarno tiba di Gedung Putih penyambutannya berubah. Adalah Presiden Eisenhower, jenderal pensiunan dari Perang Dunia Kedua yang menyambut Bung Karno di pintu mobil kepresidenan.

Insiden Soekarno, Eisenhower tersebut terjadi di tahun 1950-an, sewaktu Gatot Nurmantyo belum lahir. Pencekalan Jenderal Gatot di era digital modern ini, perlu menjadi bahan pembelajaran. Dalam konteks melihat Amerika sebagai sebuah negara industri.

Negara-negara industri, secara umum, kelakuannya sama. Yakni senang dan selalu mempertontonkan kemewahan serta kesombongan. Bagian dari sikap yang disebut “hendonis”.

Sebagai negara yang dikategorikan masih miskin, banyak utang, manajemen birokrasi yang morat-marit maupun politik gaduh, Indonesia kerap dijadikan tempat bereksperimen oleh negara industri.

Perlakuan terhadap Jenderal Gatot perlu disikapi secara terukur. Seluruh kekuatan bangsa patut menempatkan Amerika Serikat sebagai negara yang juga “tidak sempurna”. Dengan begitu, kiblat kita ke Washington yang terlalu kuat sejak rezim Orde Baru, harus pula dibelokkan atau luruskan.

Pelobi-pelobi Amerika maupun antek-anteknya yang berkeliaran di bumi Nusantara, harus kita perkecil ruang gerak mereka. Kita, jangan dibuai atau terbuai dengan agen-agen Amerika yang terus melakukan berbagai manuver. Mulai dari perubahan sistem politik, ekonomi dan pandangan hidup, yang dilakukan melalui perubahan UU maupun penetrasi budaya.

Karena perubahan-perubahan itulah yang antara lain menimbulkan benturan di antara kita sesama bangsa Indonesia. Walaupun saya pernah mendapat beasiswa langsung dari John Holdridge, Dubes AS untuk RI di tahun 1985, namun hal itu tidak mendegradasi sikap kritis terhadap Amerika. Kecintaan dan nasionalisme terhadap Indonesia, tidak luntur oleh sebuah fasilitas sesaat.

Respektasi terhadap warga Amerika yang berbudi baik, wajib dibalas dengan sikap yang bermartabat. Saya berharap para alumni AS yang mungkin jutaan dan tersebar dimana-mana, sepakat mengubah paradigma tentang Amerika demi kepentingan Indonesia.

Nah, Amerika Serikat yang saat ini dipimpin Donald Trump, sedang berada dalam situasi “chaos indentity”. Inilah salah satu bagian dan alasan yang harus kita kritisi dan sikapi.

Mungkin banyak yang tidak menyadari, pekan lalu, untuk pertama kalinya, dua bekas Presiden Amerika Serikat yang berbeda partai, sama-sama mengeritik secara terbuka atas kepemimpinan Presden Donald Trump.

George Bush (junior) dari Partai Republik dan Barack Obama (Partai Demokrat) menganggap Amerika Serikat saat ini untuk pertama kalinya terbelah dua. Menjadi negara yang rasialis yang artinya sama dengan mengingkari kemajemukan atau pluralismenya.

Struktur kependudukan Amerika Serikat sama dengan Indonesia. Multi kultur tapi monolit. Majemuk karena berasa dari berbagai ras dan etnik.

Agama Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sementara di Amerika agama Kristen menjadi agama yang dipeluk kebanyakan warganya. Kini keberagaman di Amerika tengah menghadapi persoalan serius. Antara lain karena soal perbedaan agama.

Artinya “kesempurnaan” Amerika sebetulnya sudah tidak valid dan relevan lagi. Jika kita mampu menafikan anggapan Amerika sebagai sebuah negara “sempurna”, yang otomatis memiliki sistem yang “sempurna”, maka penolakan masuk terhadap Jenderal Gatot Nurmantyo, tidak perlu dihebohkan.

Ini merupakan bukti, Amerika memiliki sistem administrasi yang tidak “well connected”. Secara subyektif saya mencium, ketidaksamaan antara Bea Cukai dan militer Amerika dalam memperlakukan Jenderal Gatot, patut dicurigai. Bisa saja hal ini bagian dari sebuah skenario besar. Kalau sudah begitu, cukup dan stop.

Beberapa jenderal kita seperti Sintong Panjaitan dan Johny Lumintang juga pernah dicekal. Dan yang dituduhkan soal kesalahan mereka yang melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur, sekarang Timor Leste.

Padahal yang “menyuruh” Jenderal Soeharto “melakukan pelanggaran HAM” di Timor Timur adalah Amerika Serikat dibawah pimpinan Presiden Gerald Ford.

Atau “enough is enough”. Kita selalu dijadikan korban percobaan oleh para konseptor dan intelektual Amerika. Beraneka agenda yang hanya menguntungkan Amerika selalu kita terima mentah-mentah.

Menghadapi Amerika di era baru, kita perlu mengambil yang positifnya dan yang sesuai dengan watak dan budaya kita.

Saat ini misalnya, kita dekat dengan RRC. Sementara hubungan kita dengan AS tidak seharmonis tahun-tahun 70-80-an. Hungan RI-AS terganggu soal Freeport dan Papua maupun pembelian persenjataan untuk alasan pertahanan (Alutsista).

Lalu kedekatan kita sdengan RR membuat kita dikampanyekan sebagai sebagai negara yang diperintah oleh pemimpin yang dekat dengan komunis. Tegasnya, Presiden Jokowi diinsinuasikan sebagai seorang kader selundupan komunis. Sebab RRC merupakan negara komunis.

Saya mencurigai hal ini sebagai bagian dari propaganda dan provokasi Amerika. Supaya bisnis Amerika di Indonesia, tidak tergerus oleh kehadiran pebisnis RRC.

Soalnya AS juga terdegradasi perekonomiannya akibat kesuksesan sistem komunis-kapitalis RRC. Dan itu terjadi karena saham atau kesalahan AS sendiri.

Pada tahun 1978, saat Perang Dingin, Perang Ideologi komunis versus anti-komunis masih sedang hangat-hangatnya, justru AS-lah yang mempromosikan RRC sebagai negara penting.

Semenjak itu RRT secara bertahap menjadi negara terbuka dan membolehkan bisnis berbasis kapitalis beroperasi di Tiongkok.

Keanggotaan RRC di PBB, yang tadinya ditempati Taiwan, dipindahkan oleh AS ke RRC. Dan sejak itu, RRT menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, sebuah komisi yang hanya beranggotan lima negara, tapi paling menentukan atas arah kebijakan PBB terhadap dunia.

Saat “pencekalan” terhadap Jenderal Gatot Nurmantyo terjadi, otoritas Amerika baru saja merilis sebuah laporan yang antara lain isinya tentang persoalan komunis di Indonesia, yang terjadi 50 tahun lalu.

Rilis mana ingin mengungkap siapa sebetulnya sosok yang berperan atas terjadinya pembunuhan terhadap 6 jenderal dan satu perwira TNI?

Katakanlah pengungkapan itu penting. Tapi apanya yang mendesak dan mengapa dilakukan tahun 2017?. Bukankah di tahun 2005, hal serupa sudah dilakukan oleh CIA ?

Jika toh tujuan pembukaan dokumen itu penting dan benar, yang memetik keuntungan terbesar adalah Amerika, bukan Indonesia.

Sebab jika akhirnya sosok yang berperan atas pembunuhan para jenderal termasuk apa yang dikatakan pembantaian jutaan anggota PKI, terungkap, tak akan mengubah apa-apa.

Banyak dari para pelakunya yang harus bertanggung jawab, sudah berada di liang kubur. Kita kembali terjebak dalam perdebatan sehingga tidak bisa “move on”.

Yang muncul justru perpecahan baru. Perpecahan di antara generasi baru kita yang semuanya belum berada di liang kubur bahkan ada yang belum lahir.

Perpecahan itu, jika terjadi, jelas sebuah kerugian besar bagi Indonesia. Bangsa besar menjadi berjiwa kecil dan kerdil.

Perpecahan itu akan memperpanjang “ketidaksempurnaan” Indonesia. Dan penyebabnya adalah Amerika, negara yang “tidak sempurna” tapi kita persepsikan sebagai negara “sempurna”.

Jenderal Gatot, buatlah keputusan sebagai seorang negarawan, bagaimana menyikapi “pencekalan” Amerika.

Oleh Jurnalis Senior Derek Manangka