KedaiPena.Com – Pemerintah serius menggenjot pendapatan negara dari sektor pariwisata. Tak tanggung-tanggung, anggaran miliaran rupiah telah dikeluarkan untuk membangun berbagai infrastruktur penunjang. Namun upaya itu masih terhambat masalah sampah.
Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin mengatakan, meskipun pemerintah telah mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk membangun infrastruktur penunjang destinasi wisata, tapi kalau kebersihan tidak dijaga maka turis tidak akan mau kembali datang.
Deputi Safri mengatakan bahwa aturan mengenai kebersihan sudah banyak yang dibuat, namun hingga kini implementasinya masih dibawah ekspektasi.
“Kunci implementasi yang paling penting adalah di kepala daerah,” ujarnya di Danau Toba, Parapat, Sumatera Utara, ditulis Jumat (8/2/2019).
Hal ini, tambahnya, dapat ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan pengolahan dan pengelolaan sampah serta anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah.
Mengutip rekomendasi dari Bank Dunia, Deputi Safri mengungkapkan bahwa idealnya pengelolaan sampah membutuhkan dana USD 15/kapita setahun, atau 3-5% dari total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Namun kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang menganggarkan kurang dari nilai ideal tersebut. Akibatnya, pengelolaan sampah kurang maksimal.
Lebih jauh, dia membeberkan beberapa alternatif solusi penambahan anggaran pengelolaan sampah selain dari APBD.
“Pemda dapat menerapkan tarif pajak pengelolaan sampah bagi wisatawan agar berkontribusi pada pengolahan sampah yang mereka hasilkan, dan kini Kementerian Keuangan bersama KLHK dan Kemendagri sedang mengusulkan Dana Insentif Daerah untuk Pemerintah Daerah yang berhasil menangani sampah padatnya termasuk plastik,” tutur Safri.
Dia berharap agar workshop ini dapat menstimulasi peningkatan peran pemerintah daerah agar lebih giat menangani sampah dari hulu.
“Kami harap agar ada kesimpulan yang bisa diimpementasikan bersama karena Danau Toba sudah jadi destinasi wisata dunia,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek Maritim Nani Hendiarti menjelaskan bahwa sangat penting memetakan celah kekurangan pengolahan dan pengelolaan sampah yang selama ini terjadi di kawasan Danau Toba.
“Kami berharap dari ‘mapping gap’ ini dapat menghasilkan rekomendasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara terintegrasi dengan meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang terkait,” ujarnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
