KedaiPena.Com – Pengamat Politik dari UNIS Tangerang Miftahul Adib meminta agar Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany dapat hadir dihadapan masyarakat saat merebaknya wabah virus Corona atau Covid-19 yang sedang melanda.
“Kehadiran Airin sangat dibutuhkan warga Tangsel. Bagaimanapun, Airin adalah pemimpin Tangsel, orang yang paling bertanggung jawab di wilayahnya. Tentu arahan, komunikasi akan dimaknai secara serius bagi warganya,” ujar Adib kepada wartawan, Rabu (25/3/2020).
Adib menilai akibat minim kehadiran Airin selama ini, koordinasi OPD di kota yang ia pimpin tidak jalan. Hal itu terbukti dengan adanya miss komunikasi antara pihak kelurahan dan dinkes Tangsel terkait informasi Corona.
“Ya dengan hal ini saat Airin sebagai pemimpin tidak ada, pada akhirnya Benyamin jadi bantalan Airin, karena posisi beliau (Benyamin Davnie) ialah wakil. Tapi makna yang bisa diambil ialah kepemimpinan perempuan agak lemah ya, kalau harus menghadapi situasi darurat seperti Corona ini,” sindir Adib.
“Konsekuensinya yah, dia bakal dicap publik pemimpin lemah, hanya syahwat politiknya tinggi, ketika masyarakat sangat membutuhkan kehadirannya, dia tidak ada,” sambung dia.
Adib menekankan bahwa Airin juga harus langsung menyosialisasikan perihal status darurat Corona di daerahnya kepada warga di wilayahnya.
“Agar upaya yang dilakukan terkait Corona efektif, kalau pemimpinnya tak ada bagaimana? Wajar kalau warganya bandel, karena tak ada semangat,” tandas Adib.
Diketahui sebelumnya terjadi Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, beranggapan jika Dinas Kesehatan masih menutupi informasi terkait pasien yang terjangkit virus corona.
Hal tersebut diakui oleh Sekretaris Kelurahan (Sekel) Cipayung Mega Romalah beberapa waktu lalu.
“Ya, Dinkes Tangsel harus lebih Informatif kepada masyarakat, agar kami juga bisa menenangkan masyarakat,” katanya. Padahal menurutnya, saat ini tercatat satu warga Kelurahan Cipayung masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP).
Bukan hanya itu, informasi warga Tangsel dalam pemantauan Corona yang lintas batas ke Gunung Sindur dan membuat satu keluarga menjadi orang dalam pemantauan (ODP), tidak transparan. Antara Dinkes, RSUD dan Diskominfo tidak mau terbuka.
Laporan: Sulistyawan
