KedaiPena.com – Rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diberitakan akan memiliki 44 kementerian, dinilai tidak akan bekerja dengan maksimal. Ketidamaksimalan itu karena anggaran yang dimiliki negara terbatas.
Ekonom Institute for Developmet of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengkhawatirkan penambahan kementerian akan berujngpada ketidakmasimalan kerja. Karena, hingga saat ini belum ada kejelasan alokasi anggaran untuk kementerian yang bertambah. Terlihat dalam RAPBN 2025 pun, tidak ada pos baru.
“Karena alokasi anggarannya pun kita belum tahu, dan di dalam pembahasan RAPBN 2025, sejauh ini belum ada alokasi dana untuk tambahan kementerian tadi,” kata Abra, Jumat (20/9/2024).
Ia menyebutkan ruang fiskal Indonesia yang terbatas di 2025 mendatang dan penerimaan negara dari pajak pun masih belum maksimal.
“Ruang fiskal kita di 2025 itu sangat sempit, tantangan penerimaan perpajakan kita juga masih berat ya, karena daya beli masyarakat yang menurun dan juga sektor riil khususnya dari industri manufaktur juga masih tertekan,” ujarnya.
Abra melihat belum ada urgensi untuk menambah jumlah kementerian di kabinet mendatang. Misalnya, terkait dengan usulan adanya kementerian yang fokus di sektor pangan. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran Kementerian Pertanian dalam fungsinya untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
“Saya kira ini terkesan justru hanya sebatas sebagai bentuk akomodasi politik untuk memberikan jumlah kursi yang lebih banyak terhadap koalisi yang semakin gemuk,” ujarnya lagi.
Ia pun melihat usulan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia belum mendesak.
“Dari sisi urgensinya ini tidak ada. Justru kalau semakin banyak kemenko ini apa yang mau dikoordinatori kalau terlalu banyak sektornya lagi. Padahal kan urusan pangan bukan hanya di bawah kendali atau di bawah tupoksi di kemenko pangan tadi, tapi ada di kemenko yang lain juga saling berkaitan, jadi dikahwatirkan akan memperpanjang rantai komunikasi dan koordinasi antar menko tadi,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
