KedaiPena.Com- Kinerja atau upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam penanganan Covid-19 masih belum maksimal. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten Fraksi Gerindra, Anda Suhanda.
“Yang paling miris yang kita perhatian bagi saya anggota DPRD Banten, kinerja atau usaha yang realistis dari pemerintah provinsi Banten itu sangat lemah,” ucap Anda begitu dirinya disapa, Senin (30/8/2021).
Ia mengaku, dirinya saat melakukan kunjungan kewilayah selatan Provinsi Banten mendapatkan sejumlah aspirasi terkait penanganan Corona.
Salah satu diantaranya, kata dia, dengaj membandingkan kepedulian Pemprov Banten dengan Pemerintah Pusat terkait bantuan sosial (Bansos).
“Seperti contoh kalau kita berkunjung ke kecamatan di wilayah selatan, pemerintah pusat sudah memberikan bantuan empat sampai lima kali bahkan enam kali, baik bantuan langsung tunai maupun berbentuk paket sembako. Tetapi Provinsi hanya 2-3 kali, bahkan sebagian kecamatan dan desa ada yang belum menerima,” katanya.
Padahal, lanjut dia, di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, Pemprov telah merefocusing anggaran mencapai Rp. 88 miliar untuk penanganan Covid-19.
“Kami di dalam rapat badan anggaran sudah menunggu jawaban yang sebenarnya sesungguhnya dipakai apa hasil refocusing itu,” imbuhnya.
“Dan mudah-mudahan di dalam rapat pembahasan anggaran evaluasi terhadap anggaran tahun 2021 kami mendapatkan kejelasan yang sejelas-jelasnya tentang itu,” sambungnya.
Ia juga menilai peraturan daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Penanganan Covid-19 terlihat belum memberikan dampak yang signifikan.
Sehingga, ia benar-benar berharap Pemprov Banten, dapat hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal ini, tegas dia, untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya.
“Pemerintah provinsi Banten perlu hadir dalam rangka menjaga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan, dan kebijakan pemerintah provinsi Banten harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
