KedaiPena.Com – Penolakan akan keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara terus bergulir.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais meminta, agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat segera dibatalkan. Permintaan Amien tersebut dilontarkan tanpa basa-basi.
“Tentu tidak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain. Jadi dibatalkan, selesai. Kita orang melayu tanpa ada basa-basi,” ujar Amien dalam diskusi di Gedung DPR/MPR RI,Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Alasan Amien menolak permintaaan pemindahan ibu kota lantaran banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Amien pun lantas menyindir bahwa hasil studi pemindahan ibu kota dari Beijing.
“Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing. Itu sangat jelas sekali,” papar Amien.
Tidak hanya itu, Amien juga menilai, proses pemindahan ibu kota dinilai akan mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Tiongkok.
“Sekali lagi, Xi Jinping ini lebih hebat dari Mao Zedong. Xi mengatakan bahwa kalau negara-negara Barat dalam kolonialisme bisa menduduki negara lain, menjajah negara lain, mengapa kita tidak,” ucap Amien menirukan pernyataaan Xi.
Amien menegaskan jika bahwa Kalimantan Timur itu jika dilihat dari arah Utara sampe ke Laut Cina Selatan. Momentum itu berbarengan dengan punya One Belt One Road (OBOR).
“Jangan lupa, April yang lalu pemerintah Indonesia mengirim utusan Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road. Yang kedua di mana kita menjual sekian puluh jalan infrastruktur yang kemudian kalau diberikan ke Cina, bahkan Cina mengatakan kami bisa bangun PLTU, Bandara Udara, Pelabuhan Laut, dan, segala macam dan itu yang sedang dijalankan pak Joko Widodo,” jelas Amien.
Pemindahan Ibu Kota Tidak Masuk Akal
Senada dengan Amien, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai target presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota agak sulit. Fadli memandang target pemindahan ibu kota di tahun 2024 sangat tidak masuk akal.
“Tapi kalau dia berproses ya jangka waktu 10 tahun 15 tahun itu masih masuk akal itu pun dengan prasyarat kondisi ekonomi kita baik, kemiskinan kita sudah teratasi, pengangguran kita sudah teratasi dan kemudian utang defisit kita neraca perdagangan kita udah beres,” tutur Fadli terpisah.
Tidak hanya masalah itu, Fadli menambahkan, pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan pangan Dan persoalan energi. Dari situ baru pemindahan ibu kota dapat dilakukan.
“Sekarang ini mau memindahkan ibu kota ini dasarnya apa urgensinya apa, kita tidak melihat urgensi, dan tidak melihat bahwa ini menjadi kebutuhan rakyat pada saat ini, mungkin pada saat yang akan datang iya,” jelas Fadli.
Fadli melanjutkan bahwa pemindahan ibu kota juga bukan merupakan terapi memperbaiki keadaan Republik Indonesia saat ini.
“Di saat keadaan ekonomi kita sedang tumbuh hanya 5% atau bahkan di bawah 5%, untuk apa gitu kita melakukan pemindahan ibu kota urgensinya dimana dan ini bukan terapi untuk memperbaiki keadaan di republik kita ini,” tandas Politikus Gerindra ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
