Artikel ini ditulis oleh Memet Hakim, Ketua Wanhat APIB.
Tidak salah jika pemerintahan Jokowi saat ini disebut amatir. Berbagai kontroversi terjadi, mulai dari hukum yang semakin aneh, ijazah palsu. Lalu ada soal Perppu Cipta Kerja yang isinya menguntungkan investor asing, tapi malah dikukuhkan jadi UU. Rakyat pribumi gigit jari.
Pas bulan puasa, alasan covid dimunculkan kembali, bukber dilarang, tapi di sisi lain pesta dan pertunjukan diperbolehkan.
Ini puncak kekonyolan pemerintah Jokowi, yang mengeluarkan surat rahasia kepada umum yang isinya menggelikan.
Kasus sengkarut Rp300-an triliun di Kemenkeu, pelapornya diancam oleh anggota DPR dari PDIP Arteria Dahlan. Pantas saja koruptor makin banyak, karena anggota DPR juga melindunginya.
Jelas sudah RI anti penjajahan, sejak proklamasi sampai sekarang, tapi pemerintah membuka pintu bagi tim sepakbola Israel masuk RI.
Ini kan bertentangan dengan kebijakan dasar RI. Rupanya pemerintah sudah main mata dengan zionis dan penjajah Palestina ini.
Lihatlah TNI & Polisi semakin tidak jelas fungsinya, pemberontak separatis dibiarkan, dan polisi justru menyasar ulama dan umat untuk dilumpuhkan dengan cara kriminalisasi.
Begitu juga dengan komunis yang telah beberapa kali memberontak, malah dilindungi.
Puncaknya presiden mengeluarkan Kepres no 17/2022. Umat Islam dan TNI dijadikan tertuduh dan PKI dibela sebagai korban.
Bahwa umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran bahkan politik identitas.
Sekularisasi dijadikan andalan, selaras dengan gerakan de-Islamisasi, agama dari 87 % penduduk RI.
Banyak aset negara yang dijual, bandara tidak berfungsi, proyek mangkrak dan proyek tidak jelas seperti KA Cepat & IKN.
Ujungnya dana APBN yang dikorbankan, hasil pajak rakyat kecil yang mencekik. Ini juga kebijakan konyol akibat kebodohan atau kekonyolan.
RRC menjadi atasan pemerintah RI, diberi keleluasaan sebegitu rupa, ini merupakan persoalan kedaulatan bangsa yang sangat serius, karena RI bukan negara jajahan.
Ketimpangan yang sangat ektrim antara etnis cina dan pribumi semakin lebar, sebagai hasil kerja pemerintah amatir ini, sebagai tahapan penguasaan ekonomi, selanjutnya politik dan militer.
Rezim pemerintah bersama oligarki telah membungkam demokrasi disertai banjirnya TKA China. Tentu ini bukan tanpa rencana yang matang. Kedaulatan negara dalam bahaya besar.
Seharusnya pemerintah menyadari kesalahan ini dan segera memperbaikinya, bukannya minta tambahan waktu untuk membantu negara lain menguras SDA negara kita.
Masih banyak peristiwa dan aturan konyol yang dikeluarkan pemerintahan ini. Pantas saja RI semakin tidak bermartabat dan rakyatnya semakin miskin dan semakin jauh dari kedaulatan rakyat.
[***]
