KedaiPena.com – Pemerintah dinilai tidak memiliki sense of crisis. Karena setelah menggelontorkan subsidi pada BUMN sebesar Rp73 triliun, tapi kebutuhan dasar masyarakat mengalami peningkatan. Belum ditambah dengan permohonan pembiayaan untuk IKN, sebesar Rp24 triliun. Sehingga rakyat pantas marah.
Pengamat Ekonomi, Faisal Basri menyatakan para elit pemerintah dan partai politik seperti tidak mau berkorban untuk rakyat.
“Studi banding DPR jalan terus karena pembuatan UU terus dilakukan. Tapi upah minimum hanya naik 0,85 persen. Kan ini artinya rakyat yang terus berkorban,” kata Faisal, Kamis (14/7/2022).
Ia menyatakan masyarakat beradaptasi dengan kenaikan harga pokok adalah dengan menurunkan kualitas makanannya.
“Kalau yang dulu, beli sayurnya brokoli, sekarang kangkung. Kalau yang dulu kiwi sekarang pepaya. Itu kalau kelas menengah. Kalau kelas bawah, bayangkan saja menurunkan kualitasnya mau seperti apa, lagi,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjutnya, dalam menyikapi kondisi seharusnya tidak mengutakatik objek yang terkena subsidi.
“Tidak usah pakai dua harga, tiga harga. Itu mudharatnya lebih banyak. Pemerintah harus sangat peduli dengan kelompok masyarakat paling bawah. Dan, kenaikan energi itu bukan sesuatu hal yang bisa dihindari, karena subsidi itu sudah melebihi kemampuan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah meniadakan instrumen yang tidak perlu,” paparnya.
Misalnya, objek dasar tidak perlu dikenakan pajak 11 persen. Sehingga jika memang mengalami kenaikan, tak sebesar jika mendapatkan beban pajak 11 persen.
“Pemerintah juga harus mulai menerapkan penghematan atau sistem stabilisasi di masa profit atau saat iklim bagus. Sehingga di saat mengalami iklim buruk, sudah ada cadangan. Jadi tak perlu ada kebijakan yang aneh-aneh,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
