KedaiPena.Com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mukthar Tompo mengeluhkan rencana Pemerintah yang ingin menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal bulan Oktober nanti.
“Saya tidak setuju dengan naiknya harga BBM ini. Di tengah kesulitan masyarakat seperti ini, Pemerintah malah ingin menaikan harga BBM. Ini ujian bagi pemerintahan Pak Jokowi,” tuturnya saat ditemui wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).
Menurut Tompo, banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan Pemerintah dari sektor migas (minyak dan gas) untuk mencari pendapatan. Dan tak harus menaikan harga BBM.
“Seperti ‘cost recovery’. Seolah-olah ada kerja sama KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama ) dan SKK Migas. Bayangkan mereka datang ke bumi Indonesia. Kemudian tidak melakukan ‘cost recovery’ dan tidak bertanggung jawab dengan membiarkan lahan-lahan yang sudah tidak terpakai,” sesal Tompo.
Untuk itu, Politisi partai Hanura ini pun menantang Pemerintah, tepatnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar memeriksa KKKS, SKK Migas dan dirjen-dirjen terkait untuk menyelesaikanya masalah ‘cost recovery’.
“Saya menantang ibu Sri Mulyani yang katanya ‘jago’. Coba periksa dirjen-dirjen dan SKK Migas dan KKKS perlihal ‘cost recovery’ tersebut, dari pada memaksakan pemotonganan anggaran dan menaikan harga BBM,” tandas dia.
Sebelumnya dikabarkan, harga minyak dunia saat ini belum beranjak dari level USD 40 per barel. Namun, pemerintah tetap akan meninjau kembali kenaikan harga minyak sebelum diputuskan untuk naik atau tetap menjelang akhir tahun ini.
Presiden Komisaris Pertamina Tanri Abeng mengutarakan, harga minyak dunia memang sulit untuk naik dalam waktu singkat. Namun, bukan hal mustahil harga BBM akan naik mengingat situasi ekonomi saat ini. Pertamina pun siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan.
“Bisnis itu berhadapan dengan ketidakpastian dan kami di pertamina memang siap menghadapi ketidakpastian itu, salah satunya harga minyak. Berapa pun harga minyak turun, pertamina masih bisa kompetitif, itu yang penting,” jelasnya.
(Prw/Apit)
