KedaiPena.Com – Pemerintah diminta dapat menjelaskan tahapan pembangunan dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimatan Timur (Kaltim) secara rinci kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga merespons kepastian pemerintah untuk tidak menganggarkan satu rupiah pun dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pembangunan IKN baru pada tahun ini. Kepastian itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Pemerintah harus menjelaskan tahapan pembangunan dan skema pembiayaannya,” tegas Nirwono sapaanya kepada KedaiPena.Com, Selasa, (25/1/2022).
Nirwono menerangkan, keterbukaan pemerintah terkait skema pembiayaan IKN dapat membuat masyarakat bisa ikut mengawasi sumber dan penggunaan anggaran.
“Berasal dari mana dan untuk apa saja.
Baik di Kementerian PUPR maupun di Kementerian lainnya,” jelas Nirwono Yoga.
Nirwono Yoga menegaskan, sikap transparan pemerintah terkait skema pembiayaan IKN ini penting. Hal ini, kata dia, lantara kondisi dan situasi keuangan negara saat ini.
“Pemerintah juga harus transparan dengan kondisi keuangan negara sekarang. Termasuk kemungkinan penundaan pembangunan jika memang tersedia anggaran yang memadai,” pungkas Nirwono.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan hingga kini pemerintah tak menganggarkan satu rupiah pun dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan ibu kota baru pada tahun ini.
Airlangga menyampaikan, hingga saat ini, pemerintah tidak berencana memasukkan proyek pembangunan IKN baru ke dalam Program PEN.
Airlangga menjelaskan, dana pembangunan proyek IKN akan menggunakan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Laporan: Muhammad Hafidh
