Pemerintah Diharapkan Dapat Berdiri di Atas Fondasi Keadilan dan ‘Rule Of Law‎’

KedaiPena.Com – Perayaan Hari HAM Internasional tahun ini harus menjadi momen refleksi bagi Pemerintah Indonesia, terhadap seluruh kewajiban dan komitmen hak asasinya. 

Pemerintah harus membuktikan kepada warganegaranya dan komunitas internasional bahwa dirinya dapat berada di atas tekanan politik intoleransi dan bersikap adil dan transparan terhadap seluruh warganegara di bawah kedaulatannya. 

“Oleh karena itu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyerukan k‎epada Pemerintah Indonesia untuk dapat berdiri di atas fondasi-fondasi keadilan dan rule of law serta tidak tunduk terhadap kepentingan-kepentingan politik yang berpotensi mengancam penikmatan hak asasi manusia secara penuh dan seluas-luasnya,” ujar ‎Wahyu Wagiman, ‎Direktur Eksekutif ELSAM dalam keterangan pers yang diterima KedaiPena.Com, Minggu (12/12). ‎

Elsam juga m‎endesak Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, dengan mengimplementasikan beragam janji dan komitmen penyelesaian sebagaimana dituangkan di dalam visi Nawacita maupun RPJMN 2015-2019. 

“Tidak semata keadilan hukum, pemerintah Indonesia juga harus menyediakan mekanisme pemulihan bagi para korban dan keluarganya, demi memajukan kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya, yang dulu direnggut dari mereka,” sambungnya.‎

Ia juga ‎mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan dan mencegah segala bentuk pelarangan, pembatasan, dan intimidasi terhadap setiap kegiatan yang telah dijamin hak-haknya oleh UUD 1945. 

Setiap bentuk kriminalisasi terhadap penikmatan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sah harus dihapuskan. Setiap orang yang berusaha menghalangi-halangi dan membatasi penikmatan kebebasan tersebut harus proses hukum secara adil dan akuntabel, untuk memastikan negara hadir di dalamnya.

“‎Pemerintah mengidentifikasi kembali seluruh komitmen dan janji hak asasi yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen kenegaraan dan beragam pernyataan pada sejumlah peristiwa resmi kenegaraan, untuk kemudian mengimplementasikannya dalam serangkaian kebijakan dan program yang nyata,” tandasnya.

Laporan: Muhammad Hafidh