KedaiPena.Com – Anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo menilai, rencana pemerintah untuk mengambil alih saham milik PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen hanya pencitraan semata.
Harry mengatakan hal tersebut lantaran sampai saat ini rencana pemerintah melalui Holding BUMN Tambang untuk menguasai setengah saham perusahaan asal USA tersebut masih belum jelas.
“Semua masih wacana masih bisa saja semua ini tidak akan terwujud. Ini masih belum jelas masing-masing kementerian belum jelas. Ini masalahnya cuma pecitraan karena sudah terlanjur di gembor-gemborkan,” ujar Harry dalam perbincangan dengan KedaiPena.Com, (31/1/2018).
“Dan setahun yang lalu kita gembar-gembor tapi semuanya hanya wacana, ini mungkin hanya pecintraan politik. Secara material belum ada yang bisa di bahas. Karena ini masih sebatas wacana,” sambung Harry.
Harry menuturkan jika pemerintah memang serius untuk melakukan divestasi saham PT Freeport, maka yang harus diakuisisi bukan hanya saham perusahaan yang bekerja sama dengan Freeport McMoran. Tapi harus keseluruhan saham.
“Bukan saham perusahaan Australia Rio Tinto. Tapi langsung saham PT Freeport McMoran,” ungkap dia.
Tidak hanya itu, lanjut Harry, sebelum melakukan divestasi sebaiknya pemerintah dapat menyelesaikan sejumlah masalah dan tanggung jawab yang belum diselesaikan PT Freeport Indonesia.
Harry menegaskan masalah-masalah seperti smelter dan hitungan soal biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan divestasi saham PT Freeport harus jelas dan tuntas.
“Kita Komisi VII DPR RI ingin mendorong divestasi ini dilakukan pemerintah dengan sungguh-sungguh jangan hanya wacana,” pungkas politikus Gerindra ini.
Sebelumnya, PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (INALUM) mengaku sanggup mengambil alih aset PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen. Meskipun, realitas kepemilikan saham PTFI kondisinya cukup kompleks, lantaran memiliki keterkaitan dengan pihak lain.
“Jadi enggak usah khawatir yang diambil sahamnya 51 persen,” ujar Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, di ruang rapat Komisi VI DPR RI Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (29/1/2018).
Kendati demikian, Terkait dengan detail saham, Budi belum bisa menjabarkannya ke publik. Sebab, masih dalam proses negosiasi dengan pihak terkait.
PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sendiri merupakan Induk perusahaan holding BUMN pertambangan yang dimana PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, akan menjadi anak perusahaan atau anggota holding.
Laporan: Muhammad Hafidh
