KedaiPena.Com – Peneliti Indef Bhima Yudistira meminta agar pemerintah dapat mengoreksi total 245 Proyek Strategis Nasional yang diwacanakan di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bhima mengatakan hal tersebut lantaran saat ini pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Hal itu terbukti dengan bertambahnya jumlah pengangguran di tahun 2017.
“Yang harus dilakukan sekarang oleh pemerintah adalah melakukan rasionalisasi target. Dari, 245 target yang harus selesai 2019 harus dipangkas agar lebih realistis menjadi 60,” ujar Bhima kepada KedaiPena.Com ditulis Senin (10/12).
“Proyek 35 ribu mega watt perlu dipangkas karena ada kemungkinan terjasi oversupply listrik. Kemudian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak dilakukan (kendala lahan), dan proyek pelabuhan Patimban perlu dievaluasi,” sambung Bhima.
Kemudian, kata Bhima, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga harus mulai berbagi proyek yang kepada perusahaan swasta lokal.
Sebab, tutur Bhima, salah satu penyebab turunnya kualitas pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian negara juga disebabkan karena telah terjadi ketimpangan antara kontraktor besar dan kecil.
“Dari data Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) proyek infrastruktur pemerintah hanya dilakukan oleh kontraktor besar yang penguasaannya mencapai 87%. Sementara, kontraktor lokal kecil hanya kebagian 6% dari total proyek,” tutur Bhima.
Tidak hanya itu, Bhima juga meminta, agar pemerintah dapat meningkatkan ‘trickle down effect’ proyek infrastruktur bagi masyarakat. Bhima mengatakan hal tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana desa.
“Dana desa juga bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Lebih baik pemerintah juga fokus pada proyek kecil di 74 ribu desa yang bisa menyerap jutaan pengangguran,” tandas Bihma.
Laporan: Muhammad Hafidh
