KedaiPena.Com – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera hingga Kalimantan hingga menimbulkan bencana asap telah membuat Indonesia malu sebagai bangsa besar.
“Ini kejadian yang terus berulang. Sebagai bangsa besar seharusnya kita malu ini sudah mengganggu negara tetangga,” ujar Gus Irawan kepada wartawan, Rabu, (18/9/2019).
Gus Irawan melanjutkan law enforcement sendiri menjadi kata kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh para pemilik lahan konvensi.
“Selama ini ada vonis ganti rugi misalnya tapi tidak jalan. Presiden (Jokowi) harus turun tangan, tidak sekedar turun dan meninjau kelapangan, tetapi presiden harus memastikan hukum ditegakkan,” tegas Gus Irawan.
Politikus Partai Gerindra ini juga meminta agar Presiden Jokowi dapat membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindak semua pihak yang bersalah.
“KLHK butuh back up untuk menindak semua pihak yang bersalah. Selanjutnya adalah buat system pencegahan yang melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari Pusat sampai ke Daerah,” tutur Gus Irawan.
Dukungan serta Kolaborasi antara Pemerintah dan Daerah.
Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa instansi pemerintah tidak dapat sendiri dalam mengatasi masalah karhutla sendirian, solusinya butuh sinergi semua pihak.
“Karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen,” ungkap Doni Monardo.
Doni mengatakan salah satunya sinergi pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.
Doni menambahkan, selama ini fakta di lapangan, pemerintah daerah yang dapat menjadi ujung tombak dalam pemadaman api sebelum membesar.
Selain itu, pola pencegahan lainnya adalah mengetatkan perolehan izin lingkungan, kewenangan yang dimiliki bupati atau kepala daerah.
Di samping itu pemimpin daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar.
Laporan: Muhammad Hafidh
