KedaiPena.Com -Â Ketua Fraksi partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani mengakui, mandegnya pembahasan sejumlah RUU di DPR karena ketidaksiplinan para wakil rakyat.
Demikian disampaikan Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (25/10) menanggapi rendahnya produktifitas anggota DPR RI dalam menghasilkan sebuah Undang-Undang
“Ya kalau displin anggota itu problem lama di DPR, memang problemnya kemalasan teman-teman untuk rapat di komisi, sehingga menghambat produktifitas,” ujar Muzani.
Disinggung bagaimana kehadiran anggota dari fraksi Gerindra sendiri, Muzani mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memberikan instruksi pada anggota fraksinya agar mengikuti setiap rapat-rapat komisi di DPR RI.
“Di Gerindra sendiri kami terus menerus mengingatkan pada para anggota fraksi Gerindra untuk selalu hadir secara fisik di rapat, karena itu bentuk tanggungjawab kepada konstituen, kepada partai dan tentu saja kepada Tuhan,” katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, sekalipun anggota DPR tidak bersuara di dalam rapat, namun, dengan kehadiranny di dalam rapat akan cukup berkontribusi dalam pembahasan sebuah RUU.
“Dia harus hadir secara fisik, meskipun tidak berkontribusi secara pikiran, itu soal kedua, tetapi yang paling penting dia bisa berkontribusi secara fisik, dia harus hadir. Karena absensi anggota DPR itu akan menentukan keabsahan pembahasan, kalau dia tidak ikut ngomong itu soal lain, barangkali dia belum punya ide dan gagasan, tapi yang jelas hadir fisik itu penting. Syukur-syukur ya hadir fisik dan juga memiliki ide-ide dan gagasan juga,” urainya.
Ia menambahkan, Gerindra selalu meminta anggotanya untuk rajin hadir di rapat komisi ataupun paripurna. Â Selain hadir, anggota dewan tersebut juga diharapkan memunculkan pendapat-pendapat yang bagus,” imbuhnya.
Menurut , kata dia, untuk mengatasi persoalan tersebut memang ketegasan ada di tangan ketua fraksi masing-masing.
“Solusinya itu di fraksi, karena fraksi itu memiliki kaitan langsung dan yang bisa menghukum, apakah memindahkan komisi ataupun apa dan seterusnya. Yang memiliki kewenangan untuk memberikan dorongan bahkan memberikan reward dan punishment itu ya fraksi. Jadi yang harus mendorong itu ya tiap-tiap fraksi, kira-kira seperti itu,” terang Muzani.
Saat ditanya apakah di fraksinya sudah menerapkan aturan kedisiplinan itu, Muzani menegaskan program tersebut sudah berjalan.
“Saya selalu terus menerus mendapatkan laporan dari badan kehormatan (MKD), kami selalu mengingatkan mereka-mereka yqng absensinya rendah. Memang masih ada yang absensinya rendah, kami punya datanya. Kemudian kami lakukan pembinaan dan dorongan supaya dia aktif memiliki kesadaran untuk hadir,” kata dia.
(Apit/ Dom)
