KedaiPena.com – Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai, senilai Rp11,25 triliun untuk 18,8 juta keluarga, menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dinilai sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan politik.
Ekonom INDEF Rusli Abdullah menjelaskan langkah Jokowi mengeluarkan BLT di tengah masih kuatnya tingkat konsumsi masyarakat itu sesuai dengan teori political budget cycle.
Dimana, menurut teori tersebut, utak-atik anggaran jelang masa Pilpres atau Pemilu memang polanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan politik dari pihak yang tengah memegang kekuasaan pemerintahan.
“Ini adalah kebijakan fiskal ketika tahun politik atau menjelang tahun politik dalam hal ini adalah pemilu, itu akan cenderung digunakan untuk mendukung program-program yang bisa mendongkrak elektabilitas,” kata Rusli, Rabu (31/1/2024).
Ia mengakui bahwa Presiden Joko Widodo memang tidak terlibat langsung dalam kontestasi pilpres tapi secara tidak langsung ia akan terlibat karena anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi peserta pemilu dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 yang mendampingi Prabowo Subianto. Maka, tak heran, program itu pun dikeluarkan pada penghujung masa pemerintahannya.
“Tapi masalahnya di sini ada puteranya beliau, yang memang menjadi calon wakil presiden sehingga ini sebetulnya ada intensi dari incumbent untuk dorong political budget cycle untuk menaikkan elektabilitas 02 karena ada putera beliau,” paparnya.
Atas kebijakan tersebut, Rusli menekankan pentingnya pengawasan dari pelaksanaan program yang memakan anggaran negara itu. Sebab secara empiris, political budget cycle akan dibagikan bukan atas dasar daya beli masyarakat, melainkan berbasiskan pemilih potensial dari si pemberinya.
“Ini yang harus diwaspadai bahwa bansos ini rawan penyimpangannya, karena memang yang sebenarnya enggak miskin bisa dapat karena memang hanya untuk mendapatkan kepentingannya, menggaet voter atau elektabilitas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan pemerintah Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan di awal 2024. Dia mengatakan BLT mitigasi pangan itu untuk mencegah daya beli masyarakat tergerus karena inflasi harga pangan bergejolak.
“BLT mitigasi risiko pangan apakah masih dibutuhkan? Tadi saya sampaikan dalam pembukaan bahwa inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73 persen year on year,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah memang memiliki domain dalam melakukan intervensi terhadap harga pangan bergejolak alias volatile food ini. Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri juga melakukan rapat mingguan dengan para kepala daerah untuk membahas inflasi volatile food ini.
“Pak Gubernur kan tidak menggunakan instrumen moneter untuk mempengaruhi volatile food, ini biasanya domain pemerintah, Pak Mendagri itu melakukan pertemuan mingguan dengan seluruh kepala daerah, bahkan secara eksplisit daerah mana yang inflasinya tinggi dan rendah,” ujarnya.
Laporan: Ranny Supusepa
