KedaiPena.Com – Sumatera Utara yang dihuni sekitar 13 juta penduduk dengan komposisi 33 kabupaten/kota, dinilai masih mengalami perlambatan dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan.
 
Menurut Koordinator Lembaga Informasi dan Transparansi (Lintas) Sumatera Utara, Isnen Harahap, banyak faktor yang menyebabkan Sumut terkesan kurang produktif dalam menjaga daya saing dengan provinsi lain yang jauh lebih maju, salah satunya adalah kepemimpinan tunggal yang sejak lama terjadi di Sumatera Utara.
“Anda bisa bayangkan, Sumut sudah belasan tahun hanya dipimpin oleh satu orang. Sejak Pak Rudolf Pardede tahun 2005 sampai Pak Tengku Erry saat ini, durasinya relatif singkat-singkat. Sumatera Utara butuh percepatan pembangunan. Gubernur butuh pendamping untuk melakukan percepatan pembangunan. Banyak sektor yang harus dibenahi di Sumatera Utara dan pasti akan menyulitkan gubernur jika harus bergerak sendiri,†kata Isnen, ditulis Selasa (17/1).
Lebih jauh Isnen menjelaskan, jika terus dibiarkan berjalan sendiri tanpa didampingi wakil, Gubsu akan kehilangan fokus sebab semua persoalan dan upaya pembenahan harus dipikul sendiri.
“Ada beberapa menteri yang harus didukung wakil menteri dalam memaksimalkan kinerjanya, apalagi gubernur. Hasil rapat paripurna DPRD Sumatra Utara bulan Oktober lalu dan keluarnya SK pada tanggal 23 Desember 2016 untuk menetapkan Wagubsu merupakan langkah awal bagi kita untuk mengejar ketertinggalan pembangunan Sumatera Utara,†paparnya.
Sementara, Ketua Jaringan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (Jamsu), Bayu Mustakim mengatakan, Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, masih menyimpan banyak persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, korupsi serta infrastruktur yang masih minim.
“Kita berharap jangan ada penambahan masalah dengan diperlambatnya pelantikan Wagubsu,†imbau Bayu.
Komunitas Lingkar Penggiat UMKM Sumut (LPKM SU) juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, agar lebih pro-aktif perihal pelantikan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sebab menurutnya, proses pembangunan daerah yang mengarah pada infrastruktur hampir tidak berjalan dengan maksimal, apalagi pembangunan sumber daya manusia yang nyaris diabaikan. Padahal, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah faktor penting dalam upaya pembangunan daerah.
“Maka sebab itu kami juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar turut pro-aktif memperhatikan kondisi Sumut yang sungguh memprihatinkan. Saya yakini itu semua tidak akan mampu terwujud jika sampai hari ini Gubsu sebagai pemangku mandat rakyat menjalankan roda pemerintahan tanpa ada partner pembangunan,†ujar aktivis LPKM SU, Imam Syuhada Akbar.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Forum Mahasiswa Sumatera Utara (Formasi-Sumut), M. Alwi Hasbi Silalahi. Menurutnya, pelantikan Wakil Gubernur Sumatera Utara merupakan hal urgent mengingat 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara harus mendapat perhatian sama demi terwujudnya pembangunan yang merata sehingga perekonomian di Sumut akan tumbuh pesat.
“Apabila mendagri tidak segera melantik Wakil Gubernur Sumatera Utara, dikhawatirkan terjadi kepincangan kepemimpinan yang akan berimbas terhadap lambannya pembangunan serta macetnya perekonomian,†papar Hasbi Silalahi.
Sedangkan Ketua Gema Hanura Sumut, Fajri Siregar mengatakan, sudah saatnya Sumut bangkit melalui kolaborasi harmonis antara gubernur dengan wakilnya. Sumatera Utara secara terstruktur, sistematis dan masif dilambatkan secara pertumbuhan ekonomi.
“Harus ada aksi nyata untuk Sumut agar lebih baik. Bila SK presiden terhadap wagubsu sudah keluar, lalu apa lagi hal substansial yang menghalangi pelantikan wagubsu? Bila hal ini sampai memancing kegaduhan massal di Sumut, maka Mendagri-lah yang harus bertanggungjawab akan hal ini. Sangat disayangkan ini terjadi disaat jargon program presiden adalah kerja kerja kerja, Sumut dihambat dengan sengaja untuk bekerja dan kami mengutuk keras akan hal ini,†tegas Fajri.
Laporan: Muhammad Hafidh
Foto: Istimewa
