KedaiPena.Com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyebut target penurunan kemiskinan yang ditugaskan kepada pemerintah tidak tercapai pada 2022. Netty sapaanya menegaskan, bahwa angka kemiskinan pada September tahun 2022 masih 9,57 persen.
“Angka kemiskinan pada September 2022 masih 9,57 persen, sedangkan target APBN 2022 sebesar 8,5 – 9 persen,” kata Netty, (29/8/2023).
Tingkat kemiskinan pada 2022, kata politisi asal Jawa Barat ini, masih lebih tinggi dari masa sebelum pandemi yang sebesar 9,22 persen.
“Padahal pada RPJMN 2020-2024 kemiskinan ditargetkan menjadi 7 persen hingga 6,5 persen. Bagaimana pemerintah menjelaskan hal ini,” tambahnya.
Menurut Netty, jumlah penduduk miskin yang mencapai 26,36 juta jiwa menandakan cita-cita kemerdekaan yang harus memajukan kesejahteraan umum masih jauh dari capaian.
Masyarakat miskin, katanya, makin sulit karena terus saja terhimpit banyak persoalan ekonomi.
“Kenaikan harga beras, kelangkaan minyak goreng dan pupuk, serta masih tingginya angka pengangguran menjadi penanda tekanan terhadap masyarakat miskin pada 2022,” katanya.
Menurut Netty, laporan pemerintah yang menunjukkan adanya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional belum menunjukkan kinerja terbaik pemerintah.
“Agustus 2022 angka TPT menjadi 5,86 persen dari 6,49 persen pada 2021. Angka penurunan ini belum menunjukkan kinerja pemerintah yang maksimal karena masih di atas rata-rata TPT sebelum pandemi yang berada di kisaran 5 persen,” ujar Netty.
Catatan lain dari APBN 2022 yang disoroti FPKS, kata Netty, adalah pertumbuhan sektor padat karya yang relatif kecil, bahkan sektor pertanian dan industri tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sektor industri, pertanian dan perdagangan yang memiliki pangsa tenaga kerja 62,2 persen justru tumbuh di bawah sektor-sektor lain yang minim penyerapan tenaga kerja,” terang Netty.
Fraksi PKS, kata Netty, juga mengingatkan pemerintah terkait kurangnya anggaran kesehatan dalam APBN 2022 yang mengalami penurunan sampai 22,9 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021.
“Hal ini menyebabkan belanja fungsi kesehatan mengalami over budget dalam pelaksanaan APBN 2022,” tambahnya.
Pada sisi lain, Fraksi PKS, terang Netty, mendukung komitmen pemenuhan mandatory spending untuk pendidikan dan kesehatan terutama melalui porsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan meningkatkan evaluasi secara menyeluruh.
“Hal ini untuk menjamin kualitas TKDD secara keseluruhan, baik untuk pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi, belanja sosial, pengentasan kemiskinan, dan belanja-belanja pro rakyat lainnya yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Laporan: Tim Kedai Pena
