KedaiPena.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat rapat kerja dengan Komisi VI, Rabu (24/8) mengatakan, Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak termasuk dalam usulan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Hal ini pun dikritik oleh politisi PDIP Darmadi Durianto.
“Seharusnya ketika anggaran kementerian dan lembaga di potong, PMN juga dapat dipotong. Dan saya melihat ini ada deal-dealan dan kompromi yang dibuat oleh Presiden Jokowi, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN agar dana PMN ini tidak potong,” tuturnya saat ditemui ‎KedaiPena.com di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8).
Anggota Komisi VI DPR RI ini pun melihat ketidakadilan dalam hal ini. Sebab, banyak anggaran kementerian dan lembaga yang banyak memberikan manfaat kepada rakyat dan negara dipotong, tetapi PMN tidak.
“Seperti Kementerian Koperasi dan UKM yang banyak memberikan manfaat untuk negara ini. Karena, bisa meningkatkan daya saing UKM. Dan jika kita berkaca pada Nawacita, ini tentu ada ketidakadilan karena mengapa koperasi dipotong, sementara PMN tidak,” sesal Darmadi.
“Padahal sumbangsih BUMN tidak terlalu besar. Tetapi karena ada titik berat untuk pembangunan infrastruktur makanya anggaran PMN tidak dipotong,” tandasnya.
(Prw/Apit)‎
