KedaiPena.Com – Gubernur non Aktif Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam sidang lanjutan penistaan agama menuduh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin melakukan percakapan di telefon dengan Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ahok sapaannya, menuding dikeluarkan fatwa MUI perihal kasusnya, disebabkan oleh percakapan antara bos Partai Demokrat tersebut dengan KH. Ma’ruf Amin yang juga Rais Aam PBNU.
Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hendrawan Supratikno berharap agar persoalan ini segera selesai dan tidak perlu dipolitisasi lagi.
“Sudah disampaikan oleh tim penasihat hukum dan Ahok sendiri. Jadi kita tak perlu berspekulasi atau merekayasa fiksi politik terhadapnya,” kata Hendrawan saat dihubungi melalui pesan singkat oleh KedaiPena.Com, Kamis (2/2).
Selain itu, Hendrawan menjelaskan, bahwa selama ini kuasa hukum mantan Bupati Belitung tersebut hanya berusaha mencari kebenaran material, sehingga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, investigatif, dan terkesan memojokkan.
“Sesungguhnya itu proses hukum yang wajar. Kami mohon semua pihak bijaksana dalam menyikapi hal ini. Ahok juga sudah meminta maaf bila untuk mencari kebenaran ada pihak yang tersakiti. Kebenaran memang menyakitkan,” ujar dia.
Namun, anggota Komisi XI DPR ini, mengakui bahwa manajemen bicara mantan politisi Gerinda itu memang bergaya bebas lepas. Akan tetapi, PDIP selaku partai pendukung sering mengingatkan untuk rajin memberi pujian dan merendah. Karena, untuk melakukan hal itu tak mengeluarkan biaya dan dapat banyak menarik simpati masyarakat.
“Kalau lugas lepas, sering ada yang tersakiti, dan melahirkan biaya politik dalam konteks pilkada seperti sekarang,” imbau dia.
Untuk itu, Hendrawan pun mengingatkan, agar dalam kondisi sekarang semua pihak harus bersabar, bijaksana dan berusaha mengerti satu sama lain.
“Kontestasi politik memang seru, tetapi tak boleh menggoyahkan ikatan kebangsaan kita,” pungkas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh