KedaiPena.Com – Politikus PDIP Effendi Simbolon mengaku rindu dengan sosok tegas Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Gusdur, Rizal Ramli yang berani bersikap tegas dan mengepret siapa saja oknum-oknum yang ingin menggerogoti duit rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI ini lantaran selepas terdepak Rizal Ramli dari kabinet Jokowi-JK, APBN menjadi bancakan para mafia yang berlindung di bawah ketiak penguasa.
“Sayangnya, mudah buru-buru keluar. Kalau masih di dalam kan bisa melawan itu dan merombak oknum-oknum yang bermental seperti itu,” kata dia dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (29/11).
“Sebab, mau dikasih berapapun APBN-nya tentu kurang. Alasan kurangnya ya karena separuhnya sudah dijadikan bancakan oleh mereka,” sambung Anggota DPR RI ini.
Kemudian, Effendi menuturkan, dengan kondisi demikian semakin memperjelas bahwa bangsa ini telah digerogoti maling-maling kelas kakap, mulai dari perencanaan, hingga penggelontor dana.
“Lapangan banteng (Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani) juga ikut andil kok. Bappenas juga ikut andil. Banggar (DPR) apalagi,” tegasnya.
Anak buah Megawati ini bahkan menilai bahwa Sri Mulyani merupakan pemain politik tinggi dewa, pasalnya dia telah meng-gol-kan Rp1 triliun duit APBN untuk membiayai pesta Bank Dunia dan IMF di pulau Bali tahun depan.
“Selugu-lugunya Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dia politisi juga, dia bukan teknokrat, dia juga bukan ahli,” katanya.
“Ini kenapa barter (pembangunan gedung baru DPR dengan negara membiayai Rp1 Triliun untuk acara IMF dan World Bank di Bali). Ada apa sebenarnya, lalu barternya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu dan bukan untuk rakyat,” sindirnya.
“Contoh, pesta IMF dan World Bank yang dibali dibiayai Rp1 triliun (oleh negara). Itu buat apa, ada menteri itu yang ngomong ini memberikan Rp1 triliun maka negara mengalami keuntungan. Untung dari mana. Cara belajarnya gimana, ngitungnya gimana?,” keluhnya.
Effendi mengaku harus membeberkan hal tersebut lantaran dia prihatin dan merasa bertanggung jawab kepada rakyat atas ketidakpuasaan dari bobroknya para penyelenggara negara.
“Jangan lupa pengaju anggaran adalah pemerintah. Penggunanya juga pemerintah, DPR hanya membahas,” tandas Effendi.
Laporan: Muhammad Hafidh
