KedaiPena.com – Partai Buruh menyayangkan atas tidak keluarnya izin penggunaan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai tempat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 14 Mei 2022 mendatang. Bahkan, jawaban dari pihak Jakpro, sebagai pengelola, dilakukan lewat pernyataan melalui media.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan protes kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang hingga kini belum memberikan jawaban terhadap permohonan buruh untuk menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai tempat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 14 Mei 2022 mendatang.
“Kami protes keras dan menyayangkan sikap Gubernur Anies Baswedan beserta beberapa oknum DPRD yang hanya pencitraan. Pencitraan terhadap JIS, seolah-olah JIS milik Pemda dan DPRD DKI Jakarta terhadap 2 partai tertentu. Seolah-olah JIS pencitraan Gubernur Anies,” kata Said Iqbal, Minggu (1/5/2022).
Said Iqbal mengatakan JIS milik publik, meskipun pengelolaannya dikelola oleh Pemda DKI. Apalagi JIS dibangun dengan pajak rakyat. Dengan demikian, seharusnya buruh pun diperbolehkan untuk menggunakan JIS, meskipun dibarengi dengan peraturan yang berlaku.
“Itu soft launching main bola, boleh. Kemudian ada rencana akan digunakan untuk sholat Ied,” ucapnya.
Karenanya, Said Iqbal menuding Anies Baswedan tengah melakukan pencitraan jelang pencalonan presiden bahwa dia berhasil membangun gedung yang megah, tetapi kalangan rakyat kecil seperti buruh sulit untuk menggunakannya.
“Kalau memang khawatir ada kerusakan, Partai Buruh dan serikat buruh berulang-ulang bilang, kami membayar sewa dan memberikan uang jaminan jika ada kerusakan seperti menggunakan GBK, Istora Senayan, maupun Sport Center Kelapa Gading,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan Jakpro sebagai pengelola JIS menjawabnya melalui media, yang ia sebut sebagai perilaku yang tidak profesional. Padahal pihaknya telah melayangkan surat resmi.
“Jawab dong surat kami, boleh atau tidak. Surat kami tidak dijawab, WA kami tidak dijawab, berkali-kali di telepon tidak dijawab. Bahkan dijawab Jakpro lewat media. Jangan pencitraan, itu uang rakyat, ada uang pajak rakyat dan buruh di dalamnya,” pungkasnya.
Laporan: Hera Irawan
