KedaiPena.Com – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengaku akan mempelajari dengan serius sehubungan banyaknya utang yang dimiliki sejumlah BUMN saat ini.
Demikian disampaikan oleh Darmadi saat menanggapi membengkaknya jumlah utang yang saat ini dimiliki oleh BUMN. Diketahui hingga akhir September 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.
“Pemerintah berjibaku menyelesaikan utang dengan jerih payah. Kita akan serius meneliti penyebab utang BUMN-BUMN bertambah banyak. Apa-apa saja yang mereka kerjakan selama ini untuk menurunkan utang,” ujar Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Tidak hanya itu, Darmadi menyoroti jumlah utang di BUMN yang bergerak dibidang telekomunikasi dalam hal ini PT. Telkom yang masuk kedalam BUMN dengan utang cukup tinggi.
“Katanya aset, laba bersih dan lain-lainnya bagus, tapi kok utangnya banyak? Bagaimana mau bersaing ditengah kemajuan teknologi informasi saat ini kalau BUMN telekomunikasi milik rakyat kita seperti ini,” sindir politisi PDIP ini.
Menyikapi kondisi utang BUMN-BUMN tersebut, kata dia, pihaknya akan intensif mempelajari berbagai langkah serius terutama menjalankan hak pengawasan ke BUMN.
“Kita juga akan mempelajari struktur hutang. Dan juga bagaiamana debt equity ratio-nya? Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat jadi harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ungkap dia.
Senada dengan Darmadi, Anggota Komisi VI lainya Lili Asdjudiredja juga mempertanyakan besarnya postur utang yang dimiliki oleh BUMN-BUMN tersebut.
Lili menilai bahwa kini utang yang dimiliki oleh bumn dan pemerintah hampir sama. Lili mengaku khawatir bila jumlah utang ini terus meningkat.
“Ini yang saya khawatirkan. Apakah utang luar negeri ini tidak membahayakan keuangan nasional,” papar politikus Partai Golkar ini.
Kementerian BUMN sendiri sedianya sudah mengklaim bahwa jumlah utang yang dimiliki oleh BUMN-BUMN tersebut terbilang aman.
Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, posisi utang ini masih dalam batas aman. Kesanggupan membayar diklaim aman baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
“Dapat disimpulkan relatif menunjukkan kesanggupan membayar utang jangka panjang dan pendek serta dapat dikatakan aman,” ujar Aloysius saat memberi paparan di Gedung DPR.
Laporan: Muhammad Hafidh
