Kedaipena.com – Rencana Pemerintah untuk membangun Pangkalan Militer di Kepulauan Natuna harus didukung penuh oleh segenap masyarakat Indonesia. Karena Pembangunan tersebut menyangkut kedaulatan wilayah Republik Indonesia.
Demikian dikatakan oleh akademisi Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama, Yudha Kurniawan saat diwawancara Kedaipena.com, Minggu (27/3).
Ia mengatakan, insiden yang terjadi di perairan Natuna kemarin, antara kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ingin menindak kapal nelayan China karena memasuki perairan Indonesia dengan penjaga pantai China adalah salah satu alasan kenapa Pangkalan Militer mutlak dibangun di Perairan Natuna.
“Natuna merupakan wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik Laut China Selatan. Sehingga kawasan ini rentan akan konflik. Kejadian kemarin itu kan melanggar kedaulatan namanya,” tutur Yudha.
Ia menegaskan, kedaulatan NKRI merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Pengamanan wilayah perbatasan menjadi kepentingan nasional dari suatu bangsa untuk menjaga kedaulatan.
“Rencana pembangunan pangkalan militer ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk membenahi sistem pengelolaan perbatasan negara. Karena, Natuna dan wilayah perbatasan di Indonesia yang lain memiliki potensi besar untuk kembali dilanggar,” serunya.
“Indonesia saat ini harus memperkuat sistem keamanan laut dalam kerangka keamanan dan penegakkan hukum di laut lewat penguatan koordinasi Badan Keamanan Laut (Bakamla), agar insiden seperti di Natuna tidak kembali terjadi,” imbuhnya.
(Prw/Apit)
