KedaiPena.Com- Permintaan kritik yang dilayangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai respon dan polemik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai, permintaan orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak relevan dengan situasi saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Fernando Emas mengakui, jika memang pada masa pemerintahan Jokowi banyak orang yang melakukan kritik berurusan dengan hukum.
“Akibatnya membuat para pihak yang akan melakukan kritik terhadap pemerintahan menjadi kuatir,” kata Fernando Emas sapaanya Senin, (15/2/2021).
Dengan demikian, Fernando Emas menilai, wajar pernyataaan yang disampaikan oleh sejumlah tokoh seperti Rizal Ramli, Jusuf Kalla, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Mereka pasti memiliki data yang kuat dan valid merasakàn kurangnya kebebasan memberikan kritik terhadap pemerintah apalagi yang ketokohannya di bawah beliau bertiga,” tegas Fernando Emas.
Fernando memandang, jika pemerintah sebenarnya selama ini lebih mengedepankan UU ITE sehingga wajar sejumlah tokoh yang melayangkan kritik tersebut banyak terjerat UU itu.
“Sebaiknya juga para pengkritik pemerintah untuk juga berbasis data dalam melakukan kritik terhadap pemerintah,” tutur Fernando.
Fernando melanjutkan, pemerintah juga seharusnya terus melakukan dialog terhadap para pengkritik pemerintahan untuk mendapatkan masukan dalam membangun negara.
“Bagaimanapun juga pemerintah perlu kontrol dari pihak diluar pemerintahan agar program pemerintah lebih lagi berpihak pada masyarakat. Tapi siiapapun yang melakukan kritik diharapkan juga berbasiskan data dan juga memberikan gagasan untuk solusi yang terbaik dilakukan pemerintah,” tandas Fernando.
Laporan: Muhammad Lutfi
