KedaiPena.Com – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, keputusan tarik rem darurat alias PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berimplikasi pada kegiatan perekonomian masyarakat.
Saleh begitu ia disapa berujar, masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan paling merasakan dampaknya.
“Ini mesti harus dipikirkan. Setiap kebijakan, ada konsekuensinya. Pemerintah DKI tentu sudah memikirkan itu,” harap Saleh, Kamis, (10/9/2020).
Meski demikian, Anggota Komisi IX DPR RI ini mengapresiasi keputusan Anies. Diharapkan dengan status tersebut penyebaran Covid-19 dapat dikurangi secara signifikan.
“Status PSBB ini harus diikuti dengan tindakan tegas. Kedisiplinan warga harus ditingkatkan. Tidak boleh hanya sebagian yang taat, sebagian lain tidak. Partisipasi seluruh masyarakat sangat menentukan keberhasilan penetapan status PSBB total ini,” kata Saleh.
“Bisa saja, pemerintah DKI kembali memberikan bantuan sosial lagi. Kali ini, harus diberikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Bantuannya harus tepat sasaran,” sambungnya.
Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI ini dinilai perlu dipertimbangkan daerah lain. Terutama daerah yang dinilai masih zona merah. Mobilitas masyarakat harus betul-betul diatur dan dibatasi.
“Indonesia sedang dipantau dunia internasional. Sudah 59 negara yang melarang kita untuk berkunjung. Tentu ini pekerjaan besar untuk memulihkan kondisi agar kembali seperti semula,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan tegas dengan menarik kebijakan PSBB transisi menjadi pembatasan secara total. Kebijakan PSBB secara total ini mulai berlaku lagi pada Senin (14/9).
“Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat, maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin,” ucap Anies di Balai Kota, DKI Jakarta, Rabu (9/9).
Dengan menarik rem darurat tersebut, maka mulai Senin (14/9) seluruh kegiatan perkantoran, ibadah dan lain-lain akan kembali dilakukan dari rumah. Transportasi umum pun mulai dibatasi jam operasional dan kapasitasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
