KedaiPena.Com – PAN resmi masuk menjadi partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). PAN pimpinan Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas pun santer disebut akan mendapatkan jatah menteri.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif LSIN Yasin Mohammad menjabarkan untung-rugi bagi PAN bergabung dengan rezim pemerintahan Jokowi saat ini.
“Apa keuntungan PAN bergabung koalisi jokowi?. Mengharapkan kader terbaik mengisi posisi jabatan menteri bisa aja, tapi dalam waktu dekat reshuffle kabinet belum terdengar dari Presiden,” kata Yasin sapaanya Kamis, (26/8/2021).
Yasin memandang, posisi hari ini PAN sedang bekerja keras bagaimana meningkatkan performa parpol setelah sebelumnya terjadi konflik internal. Dengan mendukung pemerintah, kata dia, setidaknya mengurangi ancaman perpecahan internal parpol.
“Sambil membangun dan memperkuat internal mereka menyiapkan kontestasi 2024. Apalagi hasil survei selalu menempatkan suara PAN yang tidak mengalami peningkatan atau stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan,” kata Yasin.
Sedangkan untuk sisi kerugian, lanjut Yasin, PAN akan agak canggung masuk ke ceruk basis pemilih yang selama ini kritis dengan Presiden Jokowi.
“Agak sulit bagi PAN mangambil limpahan suara dari pemilih nasionalis. Tapi kita liat saja bagaimana strategi PAN pasca bergabung dengan koalisi pemerintah,” tandas Yasin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang para elite partai politik koalisi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh ketua umum dan sekjen parpol koalisi.
Pertemuan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Selain itu, dalam pertemuan itu ada dua perwakilan dari PAN yakni Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno. Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate menyebut PAN sebagai sahabat baru dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Laporan: Muhammad Hafidh