KedaiPena.Com – Diakui atau tidak, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang selama ini aktif mempolitisir isu Papua merdeka di luar negeri khususnya di Inggris, Australia dan Selandia Baru serta di beberapa negara Kepulauan Pasifik ternyata semakin lemah popularitasnya.Â
‎
Demikian disampaikan Thomas Theo, pengamat masalah Papua, dalam keterangan yang diterima KedaiPena, Selasa (27/9).‎
‎
Sebagai salah satu indikator lemahnya pengaruh ULMWP adalah kegagalan mereka menjadikan ULMWP sebagai Associate Members dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG). Hal ini karena ULMWP adalah organisasi ilegal yang tidak diakui dunia internasional.
“Indikasi lainnya adalah rumors yang berkembang di kalangan aktivis Papua sendiri bahwa mantan Sekjen ULMWP, OM yang sering tidak sependapat dengan Benny Wenda atau bertindak sendiri-sendiri,” ujar dia.
‎
Sementara itu, isu Papua tampaknya juga “bahan kampanye†yang cukup laku di PNG dan Kepulauan Solomon, bahkan Perdana Menteri Kepulauan Solomon yaitu Manaseh Sogavare cukup lantang bersuara soal Papua.
Walaupun tokoh yang satu ini sedang digugat oleh mantan tokoh Kepulauan Solomon, GDL atas kecurangan Pemilu di Solomon Islands pada tahun 2015.
Yang patut diingat, Manaseh Sogavare diperkirakan akan di-impeachment jika keputusan Pengadilan Kepulauan Solomon yang diperkirakan akan diputuskan pada Oktober 2016 akan menyalahkannya.
‎
“Ada beberapa tokoh di Solomon Islands yang memandang hubungan dengan Indonesia jauh lebih penting daripada mendengarkan “ocehan†ULMWP adalah GDL dan MT, kedua tokoh penting ini adalah aset penting diplomasi Indonesia terkait dengan isu Papua,” sambung dia lagi.‎
Indikasi lain kegagalan ULMWP adalah, pada pertemuan Pasific Islands Forum (PIF) di Mikronesia pada pertengahan September 2016 menghasilkan forum komunike yang salah satunya tidak merespons tuntutan ULMWP untuk menindaklanjuti hasil pertemuan PIF ke-46 di PNG tahun 2015 agar Tim Pencari Fakta masuk ke Papua dan Papua Barat. ‎
Dalam forum tersebut, para pimpinan PIF dapat memahami sensitivitas  isu Papua dan sepakat bahwa isu pelanggaran HAM di Papua hanyalah propaganda saja. Pimpinan PIF sepakat atas pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Pemerintah Indonesia.
(Prw/Apit)‎
