KedaiPena.com – Pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terkait biaya politik Rp40 miliar untuk menjadi calon legislatif, memberikan makna perlunya pembenahan dalam sistem partai dan Pemilu di Indonesia.
Peneliti Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyatakan pernyataan Cak Imin tersebut membuktikan Indonesia perlu pembenahan partai politik dan sistem pemilu. Karena, politik uang kerap terjadi, merupakan akibat partai politik yang belum bisa melaksanakan fungsinya sebagai pilar utama demokrasi dan aset negara.
“Sistem kaderisasi dan promosi kader belum dilakukan secara modern dan profesional,” kata Siti Zuhro, Senin (14/8/2023).
Ia menilai sistem merit yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama belum diberlakukan partai politik dalam mempromosikan kader-kadernya.
“Hal yang sama terjadi pada penentuan ketua umum partai politik, yang umumnya hanya memiliki satu orang calon sehingga tidak ada kontestasi yang sehat di internal partai politik,” ucapnya.
Contohnya, pernyataan Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla yang memyebut perlunya modal hingga Rp600 miliar untuk menjadi ketua umum Golkar.
“Hal ini tentunya menafikan hak otonom kader yang semestinya dikedepankan agar tak memberi kesempatan maraknya politik uang,” ucapnya lagi.
Lebih lanjut, Siti Zuhro juga mengkritisi sistem pemilu langsung yang berlaku sejak 2004. Sistem tersebut dinilai menimbulkan banyaknya pelanggaran.
“Dengan kondisi parpol seperti itu dan literasi politik warga yang belum memadai, pemilu langsung belum memberikan kemanfaatan yang signifikan karena banyaknya pelanggaran dan penyimpangan,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
