KedaiPena.com – Di tengah santernya isu penggantian Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), mencuat tiga nama dari dunia militer. Dudung Abdurachman yang merupakan mantan Kasad, Yudo Margono mantan Panglima TNI, dan Hadi Tjahjanto yang sekarang menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Pakar Kebijakan Publik Nova Andika menyatakan pergantian Kepala BIN adalah sepenuhnya hak preoregatif Presiden.
“Tentu yang akan menjadi perhatian Presiden adalah yang punya kedekatan emosional dengan Presiden selain punya karya yang baik di mata Presiden,” kata Nova, Kamis (23/11/2023).
Saat ditanyakan peluang di antara tiga nama yang telah disebutkan sebelumnya, ia menyatakan yang memiliki potensi untuk terpilih adalah Dudung Abdurachman.
“Siapa pun yang dipilih, yang harus diingat adalah netralitas BIN adalah keniscayaan, absolute. Agar mendapat kepercayaan Publik. Kepala BIN beserta seluruh jajarannya, siapa pun yang diangkat Presiden, mesti akuntabel, berintegritas dan tidak memihak faksi politik manapun, kecuali sepenuhnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan negara, yakni prinsip imparsial, non-partisan dan professional,” paparnya.
Nova juga mengingatkan bahwa saat ini masyarakat sudah traumatik dengan Peristiwa Mahkamah Konstitusi yang sempat menimbulkan gaduh dan menghilangkan kepercayaan masyarakat.
“Jika itu terjadi pada BIN, maka itu akan menjadi preseden. Tak akan didukung oleh rakyat. Akibatnya tidak akan nyaman. Jika bekerja dengan masyarakat yang pesimis , distrust apalagi tidak Amanah, jadinya Adagium,” paparnya lagi.
Yang dimaksud dengan adagium itu adalah adanya atau keberadaannya lembaga tersebut, seperti tidak ada.
“Lembaganya jadi malfungsi, tanpa kepercayaan dan dukungan takyat. Kondisi seperti itu sangat mengkhawatirkan di tahun politik, yang mana semestinya di tahun politik ini diterapkan prinsip fair play dan demokrasi nyata,” kata Nova lebih lanjut.
Ia menyatakan mengharapkan sosok Kepala BIN dapat menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat.
“Wajib Netral, tidak partisan, mengedepankan fungsinya untuk negara, lengabdian kepada negara untuk kepentingan keamanan da. keselamatan warga dan negara Indonesia,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
