KedaiPena.Com – Kehadiran Hacker Bjorka beberapa waktu terakhir membuat geger antero Indonesia. Pasalnya, Bjorka mengklaim telah meretas data negara, termasuk menyebar data-data pribadi pejabat.
Menanggapi hal itu, Pakar IT Marsudi Wahyu Kisworo menilai, kehadiran Hacker Bjorka seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data termasuk privasi data.
“Kesimpulan awal saya ini bagus mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati menjaga data, privasi data,” papar Marsudi begitu ia disapa, Selasa,(13/9/2022).
Marsudi melanjutkan, kehadiran Bjorka juga dapat menjadi momentum pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undnag Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP.
“Mengingatkan agar RUU PDP segera disahkan,” tegas Marsudi.
Kehadiran Bjorka, kata eks Rektor Perbanas Institute ini juga dapat menjadi pengingat masyarakat untuk lebih menjaga device dari berbagai macem malware.
“Agar kita hati-hati,” ungkap Marsudi.
Meski demikian, Marsudi menilai, jika peretasan yang dilakukan Brjoka belum sampai tahap mengkhawatirkan. Hal itu lantaran data pribadi yang dibocorkan Bjorka tak bersifat rahasia.
“Misalnya, NIK, nomor telepon itu bukan sesuatu yang rahasia, kecuali itu rekening bank, kalau bisa membobol rekening bank dan melampirkan jumlah saldo-saldo masing baru hebat itu,” papar eks Komisaris Telkom ini.
Marsudi mengakui, jika memang NIK KTP hingga nomor telepon merupakan data pribadi. Namun, lanjut dia, data tersebut tidak sepenting rekening hingga password diperbank pribadi.
“Ini sekaligus menjadi pengingat kepada masyarakat bahwa kalau data yang sifat, ya itu saya sebut itu data setengah pribadi, misalnya NIK itu kan jelas-jelas dicetak dan di foto kopi kemana-kemana. Jadi menurut saya itu hanya setengah pribadi,” tegas Marsudi.
Marsudi menegaskan, data yang bersifat pribadi itu semisal jumlah uang yang ada di rekening pribadi bank hingga riwayat kesehatan. Menurut Marsudi, sejumlah hal tersebut jauh lebih private.
“Data yang betul-betul pribadi itu, misalnya rekening bank, riwayat kesehatan dan saya pernah diobati apa saja, itu lebih private nah itu yang harus dijaga masyarakat, tidak bisa pemerintah,” pungkas Marsudi.
Laporan: Muhammad Hafidh
