KedaiPena.Com – Penghapusan Presidential Treshold adalah hal yang mudah jika ada kemauan dari Presiden.
Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Margarito Kamis di Jakarta, ditulis Sabtu (13/5/2020).
“Buat saya, yang paling penting, dalam hal ini Presiden Jokowi mau nggak (menghapus presidential threshold)? Kalau dia (Jokowi) mau, beres. Kalau dia tidak mau, terus kita mau apa?,” kata Margarito.
Kemudian, lanjut dia, cukong-cukongnya yang terlibat dalam pemilu. Kalau mereka mau, pasti presidential threshold akan hilang.
“Mereka (cukong) mau gak? Ini urusan cukong. Cukong dalam negeri dan luar negeri. Cukong-cukong ini mesti kita hitung. Kelompok yang akan kaya dari pemilu, itu rela enggak?,” tegas Margarito tanpa menyebut siapa cukong tersebut.
Pemilu demokrasi, lanjutnya, adalah barang asli ciptaan kapitalis. Maka ujung-ujungnya duit. Hukum tata negara, dikendalikan politik, politik dikendalikan duit.
“Dari awal DPR itu kerjaan mengonsolidasikan kepentingan orang-orang berduit. Mahalnya biaya kampanye, carter pesawat untuk keliling Indonesia,” jelas dia.
“Memangnya itu bayar pakai daun. Duitnya darimana? Akhirnya kita mesti pergi ke cukong-cukong. Tidak mungkin kita mendapatkan orang benar dari sistem ini. Duitlah Tuhan demokrasi,” tandas Margarito.
Laporan: Muhammad Lutfi
