KedaiPena.com – Pergantian kepala daerah melalui Pilkada 2024 dinyatakan dapat menjadi momentum penting untuk menjadikan isu perubahan iklim sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan pemerintahan daerah.
Pakar Ekonomi Hijau, Masyita Crystallin menyatakan perubahan iklim kini tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan keberlanjutan pembangunan di masa depan.
“Pilkada adalah kesempatan emas bagi kepala daerah terpilih untuk memulai langkah nyata dalam menangani krisis iklim. Perubahan iklim merupakan ancaman serius yang membutuhkan intervensi kebijakan konkret di tingkat lokal,” kata Masyita melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (30/11/2024).
Ia menyatakan pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama kebijakan perubahan iklim di lapangan.
“Kepala daerah harus melihat isu perubahan iklim tidak hanya sebagai tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, terutama di kalangan pemilih muda, terus meningkat. Hal ini terlihat dari survei Yayasan Indonesia Cerah yang menunjukkan bahwa 82 persen anak muda telah memahami isu perubahan iklim dan faktor-faktor penyebabnya, seperti deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, survei PolGov-UGM mengungkapkan bahwa 98 persen influencer lokal di Sulawesi Tengah menempatkan isu perubahan iklim sebagai salah satu isu paling penting dalam Pilkada.
“Para pemilih muda ini akan menjadi penentu utama dalam pemilu mendatang. Menanggapi aspirasi mereka dengan serius adalah langkah strategis yang dapat meningkatkan legitimasi kepala daerah terpilih,” ungkapnya lagi.
Ia juga menambahkan bahwa perubahan preferensi masyarakat terhadap isu iklim sudah tercermin sejak Pilpres 2019, ketika pasangan Jokowi-Ma’ruf mencantumkan agenda “Mencapai Lingkungan Hidup Berkelanjutan” dalam visi-misinya.
Namun, tantangan implementasi kebijakan pro-lingkungan di tingkat daerah tidaklah mudah. Masalah seperti keterbatasan anggaran, kapasitas administrasi, dan dukungan politik sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, Masyita mendorong kepala daerah terpilih untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.
“Kolaborasi dengan kalangan muda, universitas, media, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan kebijakan iklim berjalan efektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia merekomendasikan kepala daerah terpilih untuk memprioritaskan investasi berbasis lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur ramah iklim, teknologi cerdas iklim, dan perlindungan terhadap bencana seperti banjir.
“Kebijakan investasi hijau ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan,” kata Masyita.
Masyita menegaskan bahwa Pilkada 2024 adalah momen penting untuk menetapkan arah baru bagi pembangunan daerah.
“Krisis iklim tidak bisa lagi diabaikan. Kepala daerah terpilih harus menjadikan isu ini sebagai salah satu komitmen utama, baik dalam janji politik maupun implementasi kebijakan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masyarakat dan masa depan daerah,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
