KedaiPena.Com- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendi mengaku memahami
kegeraman Presiden Jokowi soal tidak optimalnya anggaran penurunan stunting di Indonesia selama ini. Nurhayati begitu ia disapa mengakui jika program penurunan stunting di Indonesia selama ini masih jauh panggang dari api.
“Kegeraman presiden Jokowi masuk akal dikarenakan anggaran besar keluar tapi tidak menyelesaikan masalah stunting, bisa dilihat program penurunan stunting masih jauh panggang dari api. Hal ini turut dikuatkan Kementerian PPN/Bappenas bahwa 10 program pemerintah yang tidak bisa tercapai salah satunya penurunan stunting,” kata Nurhayati, Jumat, (16/6/2023).
Nurhayati pun meminta, pemerintah dapat memperbaiki program-program kerja terkait dengan pengentasan dan penurunan stunting. Nurhayati ingin pemerintah dapat memberikan intervensi langsung terkait dengan program-program kerja pengentasan dan penurunan kasus stunting.
“Komisi IX DPR mendorong pemerintah memperbaiki program-program kerjanya untuk penurunan stunting dengan memberikan intervensi secara langsung baik untuk intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan,edukasi, konseling dan perubahan prilaku dari pola asuh dan pola didik,akses pangan bergizi,” tegas Nurhayati.
Nurhayati berharap, pemerintah dapat memberikan intervensi secara spesifik yang berhubungan langsung dengan penanganan stunting. Nurhyati menyarankan, pemerintah memberikan makanan tambahan bagi setiap ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK.
“Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita kurus,tablet tambah darag bagi remaja, wanita usia subur (wus) dan ibu hamil mencegah anemia,,” jelas Nurhayati.
Nurhayati menekankan, pemerintah harus memberikan intervensi secara spesifik kepada bayi dan anak melalui promosi konseling menyusui seperti ASI ekslusif selama 6 bulan. Dalam hal ini, kata Nurhayati, pemerintah juga biaa memberikan promosi konseling terkait pemberian makanan bayi dan anak.
“Lalu tata laksana gizi buruk, pemantauan dan promosi pertumbuhan seperti pemeriksaan di pos yandu dilengkapi dengan alat-alat yang up to date sehingga bisa akurat,” tegas Nurhayati.
Nurhayati mengingatkan pemerintah bahwa intervensi secara spesifik bisa dilakukan melalui pemberian suplementasi mikronutrients yakni berupa vitamin pemeriksaan kehamilan dan immunisasi. Nurhayati menjelaskan, pemerintah bisa mengoptimalkan penyediaan alat USG disemua puskesmas terutama di daerah yang jauh dari Rumah Sakit (RS) manejemen terpadu balita.
“Seperti pelayanan baik di puskesmas-puskesmas atau posyandu dengan memberikan layanan rawat jalan fasilitas kesehatan dasar,” papar Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Nurhayati menerangkan, dalam urusan penanggulangan permasalahan gizi, intervensi sensitif berkontribusi 70 persen. Sedangkan intervensi spesifik menyumbang 30 persen dalam penanggulangan permasalahan gizi.
“Dalam penanggulangan permasalahan gizi, intervensi sensitif memiliki kontribusi sebesar 70 persen sementara intervensi spesifik menyumbang sekitar 30 persennya,” pungkas Nurhayati.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal mengetahui anggaran daerah yang digunakan untuk berbagai program prioritas justru tidak digunakan secara optimal. Ia pun menyebut telah mengecek salah satu anggaran di suatu daerah untuk program penurunan angka stunting.
Dari total dana Rp 10 miliar yang dianggarkan untuk program stunting, Jokowi menyebut hanya sebanyak Rp 2 miliar dimanfaatkan secara konkret. Sedangkan Rp 8 miliar lainnya digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas, rapat, serta program penguatan dan pengembangan lainnya.
Laporan:Tim Kedai Pena
