KedaiPena.Com – Direktorat Jenderal  Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimis pelaksanaan program perumahan pada tahun 2017 mendatang bisa lebih baik dari tahun ini.Â
Pasalnya, perencanaan serta pelaksanaan perumahan dapat dilaksanakan sejak dini dan lebih matang sehingga lelang dini dapat dila‎ksanakan di awal tahun 2017 mendatang.
‎
“Kami akan melaksanakan program perumahan tahun 2017 dengan melaksanakan tender lebih awal, yaitu Oktober tahun ini. Maka melalui rakor ini, selama 3 hari kita semua dikumpulkan untuk mempersiapkan program apa saja yang akan dilakukan lengkap dengan pengajuan lokasi dan dokumen pendukungnya” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dalam keterangan yang diterima KedaiPena.Com, Sabtu (1/10).
‎
Syarif menjelaskan, persiapan dini ini dilakukan untuk menghindari adanya pembangunan yang tidak selesai pada akhir tahun dan menyebabkan perpanjangan di tahun berikutnya. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan perumahan pada tahun anggaran 2016 pihaknya juga terus mendorong agar terus dilakukan percepatan pada tiga bulan terakhir ini.
‎
“Seharusnya 2017 ini lebih baik lagi pelaksanaannya karena persiapannya lebih awal. Kalau dulu pada 6 Januari 2016 kita hanya bisa lakukan penandatanganan kontrak pada 6 paket, diharap 6 Januari 2017 kita bisa paling tidak 50% program dilakukan kontrak,” jelasnya.
‎
Lebih lanjut, Syarif menambahkan, dirinya meminta para Satuan Kerja baik di pusat maupun daerah tetap mentaati arahan Menteri PUPR untuk pengerjaan proyek di lapangan selama 7 hari dengan 2 shift yang masih berlaku hinga saat ini. Kalau di perlukan tambahan shift kerja maka para Satker juga harus dapat melaksanakan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat selesai tepat waktu hingga akhir tahun ini.
‎
“Saya berharap tidak ada lagi program pembangunan tahun 2016 yang masih dilaksanakan pada 2017 mendatang. Kita harus saling bekerjasama dengan baik di lapangan dan terus berupaya agar aspek pembangunan fisik dapat tercapai 100 persen pada akhir tahun,” harapnya.
Salah satu target yang ingin dicapai oleh Ditjen Penyediaan Perumahan saat ini bukan sekedar bangunan selesai sesuai perencanaan tapi bagaimana bangunan tersebut dapat dihuni oleh masyarakat yang memang membutuhkannya.Â
“Prinsip program penyediaan perumahan saat ini adalah penyediaan perumahan yang sudah benar-benar siap huni.  Bangunan yang siap huni harus ada air, listrik, dan prasarana dan  sarana pendukung lainnya dan bahkan beberapa bangunan seperti Rusunawa sudah dilengkapi mebelair seperti tempat tidur, meja, kursi serta lemari pakaian,” tandasnya.
‎
Syarif juga berpesan agar para satuan kerja memperbaiki administrasi dari sejak perencanaan hingga proses serah terima aset. Jangan sampai kelalaian administrasi membuat rekan-rekan yang bekerja di lapangan justru berhubungan dengan kasus hukum.Â
Sebab pemeriksaan hasil pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR bukan hanya memperhatikan selesainya fisik bangunan saja tapi juga masalah administrasinya.Â
‎
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Rildo Ananda Anwar yang menyampaikan arahan tentang pentingnya semua satuan kerja untuk melakukan pelelangan yang adil dan sesuai dengan ketentuan.
‎
“Dalam penetapan pemenang lelang sebelum diputuskan akan diharap paparan dihadapan inspektorat bahwa sudah sesuai administasi dan ketentuan. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan kemudian dapat menyebabkan berkaitan dengan masalah hukum. Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR akan membantu lakukan pendampingan bagi para Satker,” ungkapnya.Â
(Prw)‎