KedaiPena.Com – Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II sarat dengan kepentingan bisnis. Ini bisa terlihat dengan digantinya Menko Maritim dan Sumber Daya, dari Rizal Ramli menjadi Luhut Binsar Pandjaitan.
Demikian disampaikan Direktur Walhi Jakarta Puput TD Putra kepada KedaiPena.Com di Jakarta, ditulis Rabu (3/8).
“Kita pahami bagaimana sikap Luhut selama ini dalam tindak tanduknya. Statemen Luhut ini mengganggu pikiran teman-teman aktivis lingkungan. Kalau kita mau lihat lagi ke belakang terkait kasus di DKI, Luhut pernah diisukan mengendalikan KPK agar Ahok tidak menjadi tersangka kasus sumber waras,” ujar Putra, sapaannya.
“Dasar ini juga mengganggu kami, ditambah lagi statemen terkait evaluasi kebijakan Komite Reklamasi yang intinya akan mengevaluasi keputusan penghentian pembangunan Pulau G dan jangan bikin kabur investor,” Putra melanjutkan.
Meski demikian, Putra mengaku akan terus memonitor dan berkordinasi dengan jaringan untuk mengawal kasus reklamasi Teluk Jakarta. Sebab apabila ada keputusan dalam Kabinet Kerja Jilid II ini tidak berpihak terhadap publik, akan menjadi preseden buruk.
“Ini akan membangunkan kemarahan teman-teman aktivis dan publik luas, khususnya di Jakarta. Ini bisa jadi ini akan menyulut gerakan ‘people power’ melawan atas kebijakan yang amburadul ini dan gelagat ini sudah ada terlihat, pelan tapi pasti gerakan gelombang besar,” tandas dia.
Baru dilantik Rabu (27/7) kemarin, Luhut sudah berikan ‘sinyal’ pertimbangkan kepentingan investor di kasus reklamasi Teluk Jakarta. Meski dia mengaku butuh waktu dua minggu untuk pelajari bidang kerja di tempat barunya, terutama terkait nasib Pulau G yang digarap PT Muara Wisesa Samudera (MWS), anak perusahaan pengembang PT Agung Podomoro Land (APL).
“Jangan kita bikin salah. Jangan karena (kebijakan) kita lalu investor dirugikan, itu juga tidak fair,†kata Luhut usai menerima jabatan barunya sebagai Menko Kemaritiman, di Jakarta, Kamis (28/7).
(Prw)
