KedaiPena.Com – Para oligarki politik dan ekonomi mati-matian mempertahankan zona nyaman mengatur kekuasaan. Hal ini dilakukam demi keuntungan mereka,melalui pemimpin boneka dan rekayasa perundang-undangan.
Demikian disampaikan Tito Roesbandi Ketua Komite Peduli Indonesia (KPI) dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh KPI dan DPD RI berjudul “Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan” di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6/2022).
“Segala cara dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan status quo melalui keinginan perpanjangan masa jabatan dan tiga periode jabatan presiden,” kata dia.
Ketiga, pemilu dengan penyelanggara yang sudah merela pilih, tetap menggunakan dengan sistim kuno, pakai paku dan kotak kardus. Pengumpulan suara dilakukan secara bertahap, sehingga potensi manipulasi perubahan suara sangat mungkin terjadi.
“Padahal beberapa tahun ini kemajuan teknologi komunikasi via internet sudah sangat pesat,” tegas dia.
Tito melanjutkan, pencalonan presiden dibatasi melalui preshold 20 persen, sehingga penentuan capres hanya dilakukan oleh beberapa orang oligarki politik yang oleh disokong oligarki ekonomi.
Hal lain yang mengecewakan adalah, ratusan pejabat bupati dan walkot serta puluhan pejabat gubernur diangkat, tentunya yang satu visi dengan status quo.
“Dan jika ada perselisihan pilpres, Mahkamah Konsitusi sekarang sudah berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Di mana konflik kepentingan terjadi. Status quo diuntungkan,” tegasnya.
“Dari faktor-faktor tersebut, bisakah berharap keperpihakan kepada rakyat, jelas tidak. Dari kajian inilah pentingnya perubahan mendasar dan tuntas harus dilakukan melalui kedaulatan rakyat bersatu dalam koalisi rakyat untuk melakukan perubahan. Harus ada persatuan rakyat untuk melakukan perubahan,” seru Tito.
Laporan: Muhammad Lutfi
