KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal isu penurunan daya beli dipolitisasi oleh kepentingan untuk Pilpres 2019.
Heri pun menuturkan, bahwa daya beli masyarakat adalah soal politik-ekonomi. Kalau kebijakan politik-ekonominya keliru, maka sudah pasti kebijakan daya beli menurun.
“Dari data BPS 2017 tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun ini tercatat 5,01 persen,” ujar Heri dalam siaran pers kepada KedaiPena.Com, Minggu (8/10).
Angka itu, kata Heri, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,18 persen. Heri pun menegaskan penurunan itu ditandai oleh penurunan konsumsi rumah tangga yang menjadi indikator untuk mengukur daya beli.
“Konsumsi rumah tangga kuartal II-2017 hanya mencapai 4,95 persen atau hanya naik tipis dibandingkan kuartal sebelumnya yang pertumbuhannya 4,94 persen. Pelambatan juga terlihat dari konsumsi rumah tangga pada kuartal II tahun lalu yang mencapai 5,07 persen,” imbuh Heri.
Atas dasar tersebut, Heri mengungkapkan bahwa memang sedang terjadi distorsi pada daya beli masyarakat. Dan itu tak bisa dibantah.
Pemerintah, lanjut Heri, jangan tiba-tiba menjawabnya dengan enteng bahwa hal tersebut adalah politisasi. Pemerintah mestinya lebih peka dan tidak anti kritik.
“Daya beli masyarakat bukan hal sepele. Sebab, jangan sampai publik melihat lesunya daya beli saat ini karena pemerintah suka nyeleneh,” tegas Heri.
“Kalau lihat angka, daya beli masyarakat tumbuh sangat tipis dari 4,94 persen pada kuartal I tahun ini menjadi 4,95 persen pada kuartal II. Namun, menurun tajam jika dibandingkan periode yang sama kuartal II-2016 yang mencapai 5,07 persen. Itu fakta yang tidak nyeleneh,” pungkas Heri.
Laporan: Muhammad Hafidh
