KedaiPena.com – Walaupun tak menyalahi aturan yang ada, keberpihakan Presiden Joko Widodo dinilai akan menodai slogan netralitas yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS menyatakan selayaknya Presiden bersikap netral pada pilpres dan tidak berpihak pada salah satu pasangan capres dan cawapres.
“Sikap itu untuk menjaga netralitas aparatur negara serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran untuk memenangkan pasangan calon tertentu,” kata Fernando, Rabu (24/1/2024).
Namun ia mengakui bahwa tidak ada larangan yang mengatur bahwa Presiden atau Wakil Presiden untuk tidak boleh berpihak atau berkampanye bagi salah satu pasangan capres dan cawapres.
“Dalam UU Pemilu hanya diatur bahwa Presiden Joko Widodo harus cuti apabila berkampanye untuk kepentingan Gibran yang merupakan anak kandungnya,” tuturnya.
Fernando menyatakan karena tidak ada diwajibkan agar presiden atau wakil presiden netral pada saat pilpres, ia mengharapkan sikap negarawan seorang pemimpin dapat lebih mementingkan pelaksanaan pemilu secara demokratis.
“Salah satu kontestannya, anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Sehingga sangat tidak mungkin diharapkan akan bersikap netral. Apalagi sejak awal proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dianggap ada turut campur tangan Jokowi melalui, Ketua MK Anwar Usman yang merupakan iparnya,” tuturnya lagi.
Ia menilai akan lebih baik kalau Jokowi selama masa pemilu melakukan cuti sehingga bebas berkampanye untuk Gibran. Atau lebih baik mundur dari jabatannya sebagai Presiden sehingga masyarakat akan lebih percaya proses pemilu lebih baik dibandingkan dibandingkan kalau Jokowi tetap pada posisinya.
“Jokowi sudah merusak tingkat kepercayaan masyarakat pada pemilu tahun ini, jadi saran saya sebaiknya mundur saja dari jabatan sebagai Presiden. Sehingga Ma’ruf Amin yang akan melanjutkan pemerintahan. Saya yakin, masyarakat akan lebih percaya pada proses pemilu tahun ini kalau dipimpin oleh Ma’ruf Amin,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
