KedaiPena.Com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan
kebijakan tatanan hidup normal baru atau ‘new normal‘ dapat memicu polemik di masyarakat.
“Di satu sisi Pemerintah masih melakukan PSBB, tetapi di sisi lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).
Haedar mengatakan, kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan masyarakat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan.
Demikian halnya dengan ‘new normal‘. Menurut Haedar, pemerintah perlu menjelaskan secara komprehensif tentang kebijakan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup,” tegas dia.
Hal tersebut, lanjut dia, berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah. Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.
Lagipula, laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Tetapi Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan ‘new normal‘.
“Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi,” kata Haedar.
Menurut Haedar, penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastlkan penurunannya.
“Karena itu, pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal, danpenjelasan yang objektif dan transparan terutama yang terkait dengan dasar kebijakan new normal
dari aspek utama yakni kondisi penularan Covid-19 di Indonesla saat ini,” tutup Haedar.
Laporan: Sulistyawan
