KedaiPena.Com – Politisi Partai Berkarya Titiek Soeharto mencibir kebijakan impor yang terus dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Titiek begitu ia disapa bahkan merasa dibodohi oleh kebijakan impor yang dilakukan oleh menteri dari Partai Nasdem tersebut.
Komentar Titiek sendiri menambah daftar panjang, rangkaian kritik yang dilayangkan kepada Enggar. Sebelum, Titiek, Begawan Ekonomi Rizal Ramli dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso berdebat dengan Enggar perihal kebijakan impor.
Yang paling parah, Rizal Ramli disomasi dan diadukan oleh Partai Nasdem lantaran kritiknya kepada Enggar dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta. Tak hanya itu, Buwas pun kini masih berdebat dengan Enggar terkait dengan kebijakan impor beras tersebut.
Nasdem yang merupakan partai Enggar berasal, angkat bicara terkait hal ini. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago meminta semua pihak dapat berpikir jernih. Namun demikian, dalam tahun politik ini memang banyak pihak yang tiba-tiba ingin terlihat sebagai pahlawan.
“Dalam tahun politik, memang banyak yang tiba-tiba ingin terlihat sebagai pahlawan. Tapi coba berfikir jernih dalam perdebatan antara Bulog dengan Mendag. Bulog itu operator, regulatornya Mentan, Mendag dan Menko Perekonomian,†jelas Irma saat berbincang dengan KedaiPena.Com, Minggu (23/9/2018).
“Yang tahu tentang kebutuhan beras kan Mentan? Bulog hanya bertugas untuk mendistribusikan. Coba perhatikan baik baik,†sambung Irma.
Irma juga menjawab pernyataan Titiek Soeharto yang mengatakan bahwa target swasembada pangan akan tercapai bilamana Prabowo Subianto menjadi Presiden. Irma juga lantas menjawab sindiran Titiek terkait dengan keberhasilan swasembada pangan di era Soeharto.
“Harus diakui pada zaman Orde Baru kita sempat swasembada beras, tapi tahun itu jumlah penduduk berapa? Sawah berapa (luasnya)? Sekarang petani lebih suka tanam karet, sawit dan coklat. Insinyur pertanian lebih suka kerja kantoran daripada jadi petani,†jelas Irma.
Dengan kondisi demikian, lanjut Irma, banyak faktor yang membuat pemerintah dalam empat tahun ini belum bisa mewujudkan swasembada pangan. Irma menyebut alasan APBN juga menjadi faktor dari tidak terwujudnya swasembada pangan.
“Tidak bisa semua dikerjakan bersamaan. Untuk itulah maka kita harus perbaiki ‘step by step’. Soeharto memerintah 30 tahun, jangan bandingkan dengan yang empat tahun ,†ketus Jubir Jokowi-Ma’ruf Amin ini.
Irma melanjutkan, meski zaman Soeharto Indonesia bisa swasembada pangan, tapi infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan BBM tidak bisa dinikmati di seluruh tanah air, fasilitas itu tidak merata.
“Sedangkan di zaman Jokowi, infrastruktur dibangun, listrik di bangun, bandara, pelabuhan merata di seluruh wilayah. Jadi tidak bisa cuma dibandingkan soal beras saja,†pungkas Irma.
Laporan: Muhammad Hafidh
