KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo mengatakan, pemerintah harus melakukan pemutakhiran data atas masyarakat miskin yang terdampak dari pencabutan subsidi listrik 900 VA.
“Pemerintah harus betul-betul melakukan apa yang dinamakan pemutakhiran data. Jadi ada yang 900 VA, 450 VA. Ini yang dicabut yang mana harus tepat sasaran,” ujar Donny kepada KedaiPena.Com, Senin (20/6).
Tidak hanya itu, kata Donny, pemerintah pun juga harus melakukan kajian mendalam atas kebijakan yang akan dikeluarkan, salah satunya dengan mendengar secara langsung atas dampak yang dialami para pelaku ekonomi atas pencabutan subsidi listrik ini.
Jangan sampai, lanjut politikus Partai Nasdem ini, pencabutan subsidi listrik 900 VA ini malah membuat beban baru sehingga menutup industri seperti, ‘home industry’.
“Setiap kebijakan pemerintah harus dibicarakan, duduk satu meja misalkan, kamu produksi apa industri apa? Antara pemerintah dan pengusaha harus saling transparan,” ujar Donny lagi.
Atas dasar tersebut, legislator asal Jawa Tengah ini mengusulkan, agar pemerintah segera mengakuratkan setiap database masyarakat yang layak dan tidak layak menerima subsidi.
“‘Database’ diakuratkan betul, termasuk mana yang harus subsidinya dicabut mana yang tidak dicabut. Dan kalau itu dipakai ‘home industry’ ternyata berat banget mungkin ga di subsidi, Itulah yang harus kita benahi,” beber dia.
Seperti diketahui, subsidi listrik golongan 900 VA resmi dicabut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) per 1 Mei 2017 kepada 18,7 juta pelanggan rumah tangga dari total 22,8 juta.
Pemerintah berdalih bahwa data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hanya 4,1 juta pelanggan yang benar-benar layak menerima subsidi.
Namun, dalam kenyataannya, fakta di lapangan berbeda. Sebab, masyarakat yang tergolong miskinlah yang justru terkena imbas kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) akibat dicabutnya subsidi tersebut.
Laporan: Muhammad Hafidh
