KedaiPena.Com – Merujuk kepada website apbd.jakarta.go.id, pos anggaran belanja daerah di RAPBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 adalah Rp77,1 triliun. Nilai tersebut naik Rp5,3 triliun dari posisi awal KUA PPAS 2018 pada 30 Oktober 2017 sebesar Rp71,8 triliun sangat tidak wajar.
Di sisi lain, dari website yang sama ditemukan bahwa target pendapatan adalah Rp66,6 triliun. Namun, jika melihat kepada kinerja penerimaan pendapatan sejauh ini, angka tersebut dirasa terlalu optimis.
Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Adriano mengatakan bahwa hal tersebut telah memunculkan pertanyaan apakah rencana belanja di RAPBD 2018 telah diimbangi dengan perhitungan rencana pendapatan yang akurat.
Untuk mencermati hal itu, kata Wibi, dapat dibandingkan dengan kinerja pendapatan pada APBD 2017. Melalui website dashboard-bpkd.jakarta.go.id, bisa dilihat bahwa target pendapatan pada APBD 2017 adalah sebesar Rp62,5 triliun. Namun, realisasinya per 24 November 2017 adalah Rp52,3 atau hanya 83,7%.
“Dari situ juga bisa dilihat bagaimana kinerja pendapatan pajak daerah. Pada APBD 2017 ditargetkan penerimaan pajak daerah adalah Rp35,3 triliun. Penerimaan pajak daerah hingga 24 November 2017 adalah Rp32,4 triliun atau 91,8%,” ujar Wibi dalam siaran pers kepada KedaiPena.Com, Rabu (29/11).
Kemudian, lanjut Wibi, dengan kinerja seperti itu, apakah realistis jika Pemprov DKI menargetkan pendapatan pajak Rp38,1 triliun di RAPBD 2018? Apalagi, sejauh ini belum ada kebijakan dalam bentuk Perda maupun Pergub yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan, baik dari sisi besaran nilai pajak maupun jumlah wajib pajak.
“Berangkat dari hal-hal di atas, kami merekomendasikan agar nilai anggaran belanja ditinjau kembali. Kami menolak penggelembungan anggaran belanja di Sekretariat DPRD. Penambahan anggaran belanja bagi anggota dewan adalah sebuah langkah yang tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat kita yang sebagian besar masih belum sejahtera,” beber Widi.
Oleh karena itu, tegas Widi, Nasdem Jakarta meminta agar anggaran Sekretariat DPRD yang saat ini bernilai Rp346,5 miliar bisa dikembalikan ke angka Rp126,9 miliar. Bagi Nasdem anggaran sebesar Rp126,9 miliar tersebut telah cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja para anggota dewan.
“Di sisi lain, kami juga mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta tidak berlaku boros. Sebagai contoh, menaikkan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar 12 kali lipat adalah sebuah tindakan yang tidak bijaksana dan bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” ujar Wibi.
“Lalu kami mengajak agar kedua belah pihak, baik eksekutif dan legislatif, memberikan teladan kepada masyarakat dalam bentuk penghematan anggaran,” tandas Wibi.
Laporan: Muhammad Hafidh
