KedaiPena.Com – Langkah Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM yakni Pertalite, Solar dan Pertamax dinilai sebagai kebijakan yang tidak bijak. Bahkan kebijakan tersebut dianggap telah membajak hak dari rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin merespons kenaikan harga BBM yang disampaikan Presiden Jokowi, pada, Sabtu,(3/9/2022).
Kini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000/liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.
“Sudah dapat dipastikan kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok,” tegas Din seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Din menegaskan, jika kenaikan harga biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok terjadi maka rakyat akan semakin sengsara dan sulit untuk bangkit pasca pandemi COVID-19.
“Sebagaimana yang sering didengung-dengungkan dalam rangka G-20 Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit bersama, bangkit lebih kuat,” sindir Din.
Din memandang, langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini juga telah menunjukkan secara nyata bahwa rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pro rakyat.
“Tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat. Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam itu berarti setuju,” imbuh Din.
Din menilai, jika sebagian besar rakyat diam karena sudah apatis dan kehilangan harapan lantaran ketika bangkit melawan dengan demonstrasi akan dihadapi secara represif dan dengan kekerasan oleh aparat keamanan.
“Sehingga menimbulkan korban luka-luka bahkan mati,” ungkap Din.
Din menerangkan, kalau Pemerintah bersimpati dan peduli terhadap rakyat, sedianya dapat menempuh cara cerdas seperti menghentikan pembangunan infrastruktur yang memakan biaya tinggi bukan malah menaikkan harga BBM.
“Bahkan kalau Presiden arif-bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibu Kota Baru yang memerlukan dana besar,” papar Din.
Tidak hanya itu, kata Din, pemerintah juga dapat secara serius menangani masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia yakni persoalan korupsi.
“Betapa banyak uang negara/uang rakyat yang dirampas oleh para penjahat, termasuk pejabat yang banyak disebut memanfaatkan jabatannya untuk menjarah aset negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu semua adalah bentuk kezaliman yang nyata,” beber Din.
Laporan: Tim Kedai Pena
