KedaiPena.Com- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjadi bulan-bulanan dari para Anggota Komisi X DPR RI. Momen itu terjadi saat Nadiem hadir dalam rapat kerja atau raker dengan Komisi X di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa,(21/5/2024).
Eks bos Gojek itu menjadi bulan-bulanan dari para Anggota Komisi X DPR RI usai pernyataan pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie yang menyebut kuliah adalah tertiary education (pendidikan tersier) terkait polemik UKT.
“Memang benar ada salah satu pejabat kemendikbudristek yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dede Yusuf Macan Effendi dalam rapat kerja tersebut.
Dalam rapat kerja itu, Dede Yusuf menegaskan, urusan pendidikan tinggi bukan hanya soal tersier atau sekunder. Namun, tegas Dede Yusuf, apakah bonus demografi tersebut bisa tercapai bila hanya mengandalkan 12 tahun belajar.
“Masalahnya bukan soal tersier sekunder saja, tapi masalahnya adalah apakah bonus demografi mau kita capai dengan kita hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun,” papar Dede Yusuf.
“Jadi kami minta tolong dikasih insight visi misi dan apa yang akan dilakukan Kemendikbudristek,” tambah eks Wagub Jabar ini.
Dede Yusuf juga menagih penjelasan Mendikbudristek Nadiem Makarim soal realisasi anggaran pendidikan saat ini. Dede Yusuf mengingatkan anggaran pendidikan mendapatkan jatah 20 persen dari APBN.
“Seandainya APBN kita di angka mungkin hampir Rp 3.300 triliun artinya kalau 20 persennya itu mestinya di angka Rp 665 triliun,” papar Dede Yusuf.
Dede Yusuf mengaku heran, anggaran pendidikan Kemendikbudristek selama ini hanya turun disekitar Rp 98 triliun. Dede Yusuf mengatakan, anggaran pendidikan baru naik belakangan waktu terakhir ini.
“Kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di kemendikbud itu hanya berkisar di Rp 98 triliun, ini pun baru naik belakangan. kemarin-kemarin baru Rp 81 triliun,” tegas Dede Yusuf.
Dede Yusuf menegaskan, transparansi pemerintah penting agar masyarakat paham dan mengetahui fungsi daripada anggaran pendidikan di Kemendikbudristek.
“Supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan,” pungkas dia.
Laporan: Muhammad Lutfi
