KedaiPena.Com – Setelah melakukan serangan pembersihan etnis sekitar 6 bulan lalu yaitu pada tanggal 25 Agustus 2017 di negara bagian Rakhine, disinyalir Pemerintah Myanmar akan membangun infrastruktur seperti markas-markas militer dan helipad untuk pasukan keamanan dan polisi penjaga perbatasan.
Direktur Penanggulangan Krisis Amnesty International, Tirana Hassan menyatakan menurut keterangan saksi mata dan analisis citra satelit, pembangunan proyek konstruksi meningkat di wilayah perkampungan Rohingya. Jalan dan bangunan didirikan di perkampungan Rohingya ini membuat para pengungsi makin sulit untuk kembali ke rumah mereka lagi.
“Apa yang kami lihat di negara bagian Rakhine adalah praktek perampasan tanah oleh militer dalam skala yang sangat besar. Markas militer yang sedang dibangun justru diperuntukkan menjadi tempat tinggal bagi pasukan keamanan yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terjadap komunitas Rohingya,†kata Tirana melalui rilis tertulisnya, Senin (12/3/2018).
Tirana menyayangkan kegiatan ini, karena hal ini akan membuat harapan pengungsi Rohingya dapat kembali secara sukarela, aman dan bermartabat semakin jauh dari kenyataan.
“Tidak hanya rumah mereka yang hilang, tetapi pembangunan ini semakin memperparah diskriminasi yang meraka hadapi di Myanmar,†urai Tirana.
Berdasarkan foto-foto satelit, dinyatakan pembangunan ini berlangsung sangat cepat. Dalam beberapa bulan terakhir sudah dibangun 3 basis militer di negara bagian Rakhine utara, dua basis militer di kota Maungdaw dan satu di kota Buthidaung.
Pembangunan yang mulai dijalankan sejak Januari 2018 lalu ini, dilakukan dengan paksa oleh militer Myanmar.
“Militer Myanmar secara paksa menggusur warga Rohingya dari area tertentu agar pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan. Banyak dari warga tidak punya pilihan lain kecuali melarikan diri ke Bangladesh,†kata Tirana lebih lanjut.
Laporan: Muhammad Hafidh
