KedaiPena.Com – Kepala departemen organisasi DPP GSBI, Ismed Inoni menilai bahwa saat ini kaum buruh belum layak untuk membentuk sebuah partai politik.
Demikian disampaikan oleh Ismed saat ditanya oleh Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), Poempida Hidayatullah dalam sebuah video bertema ‘May Day: Quo Vadis Gerakan Buruh’.
“Karena kebanyakan partai-partai buruh yang sudah ada dahulunya dilahirkan bukan dari buruh sendiri. Tapi dari para elit serikat buruh itu sendiri,” ujar Ismed ditulis Sabtu (4/5/2019).
Ismed memandang dengan kondisi demikian maka keberadaan partai buruh akan terasa percuma. Karena pada akhirnya akan tetap berafiliasi kepada satu pihak.
“Seperti pilpres ini ada (elit serikat buruh) yang berbondong-bondong ke calon 02 dan calon 01 dan mungkin pada tahun 2024 akan kembali seperti itu,” ujar dia.
Ismed menegaskan jika memang ingin membuat partai, maka sebaiknya para elit dan buruh harus selesai dalam berserikat dan harus berdiri di kaki sendiri.
Senada dengan Ismed, Sekjen Orkestra Ahmad Fais menilai tidak siapnya para buruh untuk membentuk partai lantaran mereka belum selesai dengan hidup masing-masing.
“Soal politik belum siap karena dari buruh masih kurang gizi, maksudnya masih dihadapkan oleh masalah ekonomi. Lalu juga soal akses” papar Ais sapaannya.
Meski demikian, Ais menegaskan agar konsolidasi buruh harus tetap dilakukan. Hal ini untuk menyolidkan para buruh dari berbagai Serikat.
Mencuatnya wacana buruh untuk membentuk partai politik turut hadir dari pemerhati politik dan ekonomi Rustam Ibrahim yang menilai sebaiknya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dijadikan Partai Buruh, ketimbang tidak jelas sebagai organisasi buruh atau politik.
Kata pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini, Partai Buruh nantinya akan mewujudkan kepentingan kaum buruh yang merasa tidak mendapat keadilan.
“Daripada tidak jelas, gerakan buruh atau gerakan politik, lebih baik KSPI pimpinan Said Iqbal jadi Partai Buruh. Partai Buruh berusaha merebut kekuasaan politik untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan kaum buruh. Gerakan buruh tuntutannya normatif, seperti kenaikan upah, kesejahteraan buruh dan lain sebagainya,” kata Rustam di Twitter, Kamis (2/5/2019).
Laporan: Muhammad Hafidh
