KedaiPena.com – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Fraksi PKS, Karyatin Subiyantoro menyatakan wacana untuk menjadikan debat dengan pihak akademisi sebagai bagian dari proses Pemilu, merupakan wacana positif.
“Saya sepenuhnya setuju dengan wacana tersebut. Hanya, yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai debat akademik tersebut malah menjadi debat kusir, dan tak memiliki dampak masyarakat,” kata Karyatin, Kamis (20/7/2023).
Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah wakil rakyat yang bertindak berdasarkan data real kebutuhan masyarakat dan menemukan solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Disini pentingnya, frame dari debat tersebut. Bagaimana akademisi bukan menjadikan debat tersebut sebagai cara menjatuhkan calon legislatif maupun calon presiden, tapi menjadikan debat tersebut sebagai upaya bersama menemukan pemimpin yang sanggup mengedepankan kesejahteraan masyarakat sebagai visi misinya,” ungkapnya.
Karyatin juga menegaskan bahwa pandangan atau masukan dari akademisi ini haruslah menjadi titik tolak dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya sekedar teori belaka. Tapi harus mengerucut pada kebutuhan real masyarakat,” ungkapnya lagi.
Ia juga menyatakan bahwa harus terpisah antara para wakil rakyat atau para pemimpin yang benar-benar baru akan masuk ke area pemerintahan dengan yang masih menjabat atau eksisting. Karena caleg baru akan bicara program, sementara caleg eksisting berbicara advokasi.
“Karena cara pendekatannya kan berbeda. Jika eksisting, tentunya menemui masyarakat dalam fungsinya sebagai wakil rakyat, tentunya tak masalah. Tapi calon yang baru itu, jika menemui masyarakat, apa alasannya?” kata Karyatin lebih lanjut.
Dan Karyatin juga menekankan bahwa terkadang teori dan praktik sering berbeda.
“Misalnya, dalam hal pemberian bantuan pada masyarakat. Contohnya ada anak stunting. Sesuai teori, maka wakil rakyat tersebut akan menyusun program untuk mengatasi stunting. Pada praktiknya, jika menunggu program itu diaplikasikan, anak stunting yang ditemukan itu mungkin sudah lewat, kalau harus menunggu persiapan program. Disini harus ada pertimbangan dampak juga. Jangan tiba-tiba, itu dinilai sebagai tindakan politik yang, jika si wakil rakyat itu memberikan bantuan dana secara langsung atau apapun yang dibutuhkan masyarakat. Karena kondisinya urgen,” ujarnya tegas.
Ia mengungkapkan, untuk awal, debat akademik ini sebaiknya dilaksanakan dalam frame pemilihan presiden dan anggota DPR RI.
“Tentunya frame yang terbentuk adalah isu-isu nasional. Jika memang berhasil, Maka bisa diaplikasikan pada pemilihan wilayah. Disini kan ada frame yang berbeda, artinya akademisi pun memahami bahwa isu yang akan didiskusikan pun akan berbeda,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
