KedaiPena.Com – Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai bahwa keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik sejumlah tokoh sebagai Wakil Menteri (Wamen) terkesan mengakomodir kepentingan pendukungnya.
“Sepertinya Jokowi akan memperbanyak wamen karena untuk mengakomodir kepentingan partai-partai dan pendukungnya yang belum dapat jabatan,” ungkap Ujang kepada wartawan, Jumat, (25/10/2019).
Ujang mengakui, sedianya memang ada beberapa kementerian yang membutuhkan posisi jabatan Wamen namun tidak sebanyak yang diputuskan oleh Jokowi.
“Memang ada kementerian yang memang membutuhkan wamen karena kerjaannya banyak seperti Kemenkeu, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan. Misalnya kementerian yang membutuhkan wamen hanya enam, tapi bisa saja akan mengangkat 11 Wamen,” kata Ujang.
Dengan kondisi demikian, Ujang menilai, bahwa Jokowi telah melakukan politik bagi-bagi jabatan dan akomodir kepentingan semua dapat dan senang. Tapi tidak peduli kalau rakyat protes.
“Ini tak bagus bagi demokrasi. Karena demokrasi bukan untuk bagi-bagi jabatan. Bukan juga sekedar mengakomodasi kawan dan lawan agar dapat jabatan,” tegas Ujang.
Ujang menjelaskan, bahwa demokrasi itu bagaimana rakyat apirasinya didengar dan rakyat bisa sejahtera. Sedangkan, bagi-bagi jabatan itu kan hanya menguntungkan elit.
“Sama sekali tidak menguntungkan rakyat. Elit happy. Rakyat gigit jari,” tandas Ujang.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh untuk datang ke Istana Kepresidenan. Mereka akan dilantik menjadi wakil menteri (wamen). Jokowi kemudian berharap wamen yang terpilih bisa membantu tugas menterinya.
Jokowi kemudian memberi contoh di Kementerian BUMN yang membutuhkan wakil menteri sampai tiga orang karena akan mengurus sekitar 140 perusahaan negara.
“Jadi kalau mengelola perusahaan sebanyak itu, perlu pengawasan, perlu dikontrol, perlu cek, ya kalau memang diperlukan itu ya enggak apa-apa,” kata Jokowi.
Laporan: Muhammad Hafidh
